RIAUBOOK.COM - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi meminta agar pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat menggesa penyelesaian syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 yang bersumber dari APBN.
"Untuk DAK, kita minta seluruh kabupaten/kota agar mempercepat, karena di Desember 2018 kemarin sebenarnya mereka sudah bisa melakukan lelang, tapi rata-rata memang di bulan Januari ini, supaya di Februari minggu pertama itu sudah bisa mencairkan anggaran dari pusat untuk DAK," kata Syahrial kepada RiauBook.com saat ditemui di Pekanbaru, dua hari lalu.
Untuk DAK Fisik, total pagu yang dikucurkan pusat kepada pemerintah provinsi dan 12 kabupaten/kota di wilayah Riau sebesar Rp 1,9 triliun, dengan rincian, Provinsi Riau: Rp300,7miliar, Kabupaten Bengkalis: Rp 144,4 miliar, Indragiri Hilir: Rp 157,8 miliar, Indragiri Hulu: Rp127,05 miliar, Kampar: Rp192,09 miliar, Kuansing: Rp131,5 miliar, Pelalawan: Rp99,2 miliar.
Rokan Hilir: Rp136,2 miliar, Rokan Hulu: Rp131,3 miliar, Dumai: Rp145,1 miliar, Pekanbaru: Rp82,2 miliar dan Meranti: Rp70,1 miliar.
Sementara untuk DAK Non Fisik, total pagu yang dikucurkan pusat sebesar Rp3,6 triliun dengan rincian, Provinsi Riau: Rp1,7 triliun, Kabupaten Bengkalis Rp144,4 miliar, Indragiri Hilir: Rp165,5 miliar, Indragiri Hulu: Rp122,9 miliar, Kampar: Rp243,7 miliar, Kuansing: Rp157,6 miliar, Pelalawan: Rp35,1 miliar.
Rokan Hilir: Rp135,7 miliar, Rokan Hulu: Rp135,3 miliar, Dumai: Rp68,4 miliar, Pekanbaru: Rp178,6 miliar dan Meranti: 22,9 miliar.
Saat dihubungi, Kamis (10/1/2019), Kepala Kantor Ditjen Perbedaan Negara Wilayah Provinsi Riau, Tri Budhianto mengatakan dana tersebut baru bisa dicairkan apabila pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah melaporkan capaian-capaian kinerja tahun sebelumnya.
"Kita mendorong percepatannya supaya di Januari ini itu bisa cair, apalagi pengajuan lelang seharusnya di Desember kemarin pada saat kita rilis angkanya kepada Bupati dan Walikota, itu kan sudah bisa lelang, dan Februari pekerjaan sudah bisa dilaksanakan," tuturnya.
Dirinya juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang seluruh Sekretaris Daerah di wilayah setempat dalam rangka percepatan penyerapan dana tersebut. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…