RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan penerimaan sebesar Rp800 miliar-Rp1 triliun dari Participating Interest (PI) 10 persen atas pengelolaan 8 blok minyak di wilayah setempat.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman mengatakan, dari asumsi data perhitungan, Pemprov Riau hanya mampu menerima hasil bersih sekitar 4,5 persen dari PI 10 persen karena harus terbebani ongkos produksi.

"Untuk PI, kita punya data perkiraan asumsi penerimaan, kita perhitungkan dari 10 persen itu ada OP (Ongkos Produksi) untuk modal, kalau seandainya hanya 4,5 persen bersih yang kita dapat, tahun 2022 perkiraan kita penerimaan itu bisa sampai Rp800 miliar-Rp1 triliun," kata Indra kepada RiauBook.com, Jumat (18/1/2019) saat ditemui di kantornya.

Dikatakan Indra, besaran penerimaan tersebut diasumsikan bahwa produksi minyak yang dihasilkan sebanyak 200.000 barel per hari, kurs US Dolar terhadap rupiah di angka Rp13.500 dan harga crude oil per barel sebesar 55 US Dolar.

"Itu berdasarkan perhitungan standar, dan 4,5 persen itu hitungan terendah, nantinya ini akan membantu kita ke depan. Dari 4,5 persen PI bersih yang kita terima itu, 50 persen untuk Pemprov Riau dan 50 persennya lagi untuk kabupaten/kota penghasil," tuturnya.

Untuk itu, Indra mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau supaya ada ketegasan dalam penandatanganan kontrak perjanjian, "Kita ingin dapat paling rendah 4,5 persen, itu minimal, maka kita kordinasi ke Biro Perekonomian agar jangan teken MoU jika persentasenya dibawah itu".

"Apalagi, sebelum ada aturan PI 10 persen, Sumatara Selatan itu mendapat 5 persen, tanpa ada undang-undang," demikian Indra. (RB/Dwi)