RIAUBOOK.COM - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Elly Wardhani mengatakan, hasil konsultasi dengan pihak pemerintah pusat terkait Peraturan Daerah (Perda) terkait penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beberapa waktu lalu telah mendapati beberapa hal yang menjadi kesimpulan.

Diantaranya, penyertaan modal diperioritaskan kepada BUMD yang dinilai potensial berdasarkan hasil analisis tim penasehat investasi.

"Nanti tim itu akan menyusun mana-mana BUMD yang prioritas, kira-kira berapa cocoknya dikasih setahun untuk penyertaan modalnya," kata Elly kepada RiauBook.com saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Senin (21/1/2019).

Namun, kata dia, hingga saat ini masih belum ada keputusan terkait jumlah besaran penyertaan modal yang akan diberikan, "kalau mengenai angka nanti masuk di Perda Penyertaan Modal, setelah itu rinciannya pertahunnya masuk di Perda APBD".

"Ini plafonnya aja yang dulu diatur untuk penyertaan modal, karena kalau tidak ada Perda, ini tidak bisa masuk ke APBD, jadi harus ada Perda ini dulu, mudah-mudahan kalau Dewan menyetujui ini sudah bisa masuk di APBD-P," demikian Elly. (RB/Dwi)