Lebih dari satu dekade belakangan ini lingkungan hidup telah menjadi isu strategis, bukan hanya untuk dalam negeri tapi juga di tingkat Global.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, Ervin Rizaldi melalui Sekretaris Dinas LHK Genta Soerjanto mengatakan, sinergitas antar pihak sangat dibutuhkan dan menjadi kunci keberhasilan untuk melestarikan alam maupun keaneka ragaman hayati yang ada didalamnya.

"Sinergitas dengan seluruh pihak yang terkait harus tetap kita pelihara dan terus kita bangun, tetapi kadang pusat juga kan punya dana tersendiri yang otomatis sinergi itu tidak hanya dalam pengertian sebatas komunikasi yang intens, aksi di lapangan juga harus kita perketat lagi, artinya pengawasan di lapangan seyogyanya juga harus kita lakukan bersama-sama," kata Genta kepada RiauBook.com, Kamis (24/1/2019 saat ditemui di kantornya.

Disisi lain, ungkap Genta, yang menjadi dilema saat ini adalah Pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki kemampuan APBD yang cukup untuk melakukan pengawasan merata terhadap hutan dan cagar alam yang di wilayah setempat, "maka kita harap pusat juga mengucurkan bantuan untuk melakukan pengawasan terhadap satwa-satwa dan habitat yang dilindungi misalnya".

Pria yang juga menjabat Plt. Administratur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tasik Besar Serkap (TBS) ini mengatakan, pihaknya pun sangat membuka diri terhadap dukungan para stakeholder, khususnya mereka yang menaruh perhatian lebih tentang lingkungan.

"Seperti di kawasan Semenanjung Kampar yang juga masuk dalam KPH kita, dari pengamatan yang dilakukan oleh teman-teman NGO melalui camera trap, ternyata di sana masih banyak satwa-satwa yang dilindungi, seperti Harimau, Bangau Storm, White Winged Duck, Burung Rangkong, dan jenis-jenis reptil langka," tuturnya.

Bahkan, kata dia, di kawasan KPA seluas 580 ribu hektar tersebut juga didapati mejadi daerah migrasi burung, dan beberapa tumbuh-tumbuhan yang masuk dalam flora dilindungi.

Karena itu Genta berharap, keanekaragaman hayati yang masih ada saat ini harus bisa terpelihara dengan baik, "menurut ketentuan undang-undang 23, kewenangan pengawasan untuk perlindungan satwa yang dilindungi itu juga dimiliki oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) artinya disini kita memang harus bersama-sama mengawasi dan menjaga itu".

Provinsi Riau termasuk salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan tergolong luas, lebih kurang mencapai 5,4 juta hektar, berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016.

Dari jumlah tersebut kemudian dibagi dalam beberapa peruntukan, di antaranya Hutan Konservasi dengan luasan lebih kurang 630 ribu hektar yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional serta Taman Wisata Alam.

Hutan Lindung (HL) lebih dari 233 ribu hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) sekitar 1 juta hektar lebih, Hutan Produksi (HP)sekitar 2,3 juta hektare dan Hutan Produksi Konversi sekitar 1,1 juta hektar.

Mirisnya, pada kawasan hutan yang sangat luas itu Provinsi Riau hanya memiliki kurang lebih 40 orang Polisi Hutan (Polhut) untuk melakukan penjagaan.

"Polhut kita saat ini mungkin gak sampai 40 orang, tersebar di seluruh Provinsi Riau, di 13 KPH yang ada, itupun rata-rata sudah memasuki masa pensiun," kata dia.

Diakui Genta, keterbatasan anggaran dan proses penerimaan pegawai yang memang harus dilakukan secara serentak, cukup menjadi kendala bagi pihaknya dalam mengajukan penambahan Polhut.

"Yang merekrut kan pusat, baru disebar ke UPT-UPT di sini, kita gak dapat apa-apa, ini kan terkait pada bidang Kepegawaian, sementara penerimaan kemarin difokuskan hanya untuk tenaga medis dan pengajar," tuturnya.

"Dengan sistem yang ada dan anggaran yang tersedia mungkin kedepan kita pakai sistem kontrak, seperti Satpol-PP, kita bisa manfaatkan anak-anak tempatan untuk membantu Polhut yang ada di daerah," tambahnya.

Sebut Genta, sebenarnya peranan Dinas LHK ditingkat Daerah bisa dibilang hanya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup, "Karena semua perizinan yang menyangkut kehutanan harus melalui Kementerian, kita di Provinsi ini sifatnya hanya melaporkan, kebijakan-kebijakan itu semua dari pusat, apalagi di Undang-undang nomor 14 itu dinas kehutanan yang ada di kabupaten sudah tidak perlu lagi, maka semua wewenangnya mengikut ke provinsi". (RB/Dwi)