RIAUBOOK.COM - Plt Bupati Siak H Alfedri mengatakan, agar program wajib belajar 12 tahun terealisasi dengan baik, ia berharap, tahun 2020 nanti sudah tidak ada lagi yang namanya uang muka masuk sekolah di Kabupaten Siak, itu harga mati
Itu disampaikan Alfedri, saat Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2019 di Kantor Bupati Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Senin pagi (11/03/19).
Pemerataan fasilitas pendidikan harus disamakan kata Alfedri, seperti halnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat meskipun saat ini dikelola oleh Provinsi.
Pemerintah kata dia juga sudah mempersiapkan program bantuan untuk menjamin agar siswa bisa melanjutkan wajib belajar hingga tuntas sampai 12 tahun, misalnya dengan hadirnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu birokrat yang juga mantan Kepala Sekolah di Kecamatan Minas itu menegaskan, fasilitas pendukung di lembaga-lembaga pendidikan seperti misalnya toilet sekolah harus layak dan bersih. Ia juga minta jumlah ketersediaan toilet di sekolah harus sebanding jumlah murid.
"Saya sering menjumpai toilet sekolah yang tidak layak, ini untuk kenyamanan generasi masa depan kita dalam menuntut ilmu. Tolong hal ini menjadi prioritas" pintanya.
Alfedri juga prihatin dengan masih rendahnya minat baca dan menulis Di Kabupaten Siak, untuk itu program literasi harus menjadi program prioritas.
"Soal literasi saya minta instansi terkait mensosialisasikan dengan mengembangkan perpustakaan mulai dari tingkat kampung hingga ditingkat kabupaten" kata dia.
Selain itu bidang infrastruktur juga menjadi salah satu program prioritas Pemkab Siak kedepan, terutama melanjutkan jalan poros desa yang masih belum selesai.
"Melanjutkan upaya pembangunan infrastruktur, terutama ke wilayah pertanian, kawasan industri, jalan nasional dan jalan menuju destinasi pariwisata jadi salah satu perhatian utama kita kedepan" sebut Alfedri.
Lebih kurang 60 menit Alfedri menyampaikan panjang lebar arahan kepada jajarannya, untuk menjadi catatan masing-masing OPD dilingkungan Pemkab Siak. Selain soal pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan infrastruktur, beberapa sektor pembangunan lain yang menjadi sorotan Alfedri, diantaranya pembenahan disektor pertanian, perkebunan, lingkungan, kesehatan, percepatan pelaksanaan kawasan industri Tanjung Buton, dan skema Single Salary Sistem Pegawai Negeri Sipil. (RB/Agus)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…