RIAUBOOK.COM - Hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang perubahan draft kerja sama (MoU) yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada pihak Lippo Karawaci terkait deviden dari pengelolaan Hotel Aryaduta, Pekanbaru.

"Dalam waktu dekat akan disampaikan ke Pak Gubernur, apalagi sudah ada temuan dari BPK terkait aset yang dulu diserahkan kepada Perusahaan Daerah yang sekarang dikenal PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR)," kata Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau Darusman, Jumat (15/3/2019).

Sebelumnya, Pemprov Riau telah berulang kali menyurati pihak pengelola hotel yang berlokasi di Jalan Diponegoro tersebut, namun tidak kunjung mendapat tanggapan.

"Nilai aset dan dan setoran itu yang tidak memadai, kita dorong Biro Hukum melakukan rasionalisasi terhadap MoU yang lama, sebab MoU yang lama itu sangat merugikan Pemprov Riau," kata Darusman.

"Sekarang setoran mereka hanya Rp200 juta, sementara mereka sudah menambah Ballroom, dan penambahan Ballroom itu tidak ada dalam MoU lama, makanya kita ajukan perubahan MoU sesuai dengan kondisi sekarang, untuk masalah ini sebelumnya kita sudah konsultasi ke Dewan," demikian Darusman.

Diketahui, persoalan ini mulai bergulir sejak tahun 2017, sejak itu Pemprov Riau terus berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak daerah tersebut.

Bahkan, tahun lalu Pemprov Riau juga telah melibatkan Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan masalah ini. (RB/Dwi)