RIAUBOOK.COM - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 paling lama sudah harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 31 Maret 2019, hingga saat ini masih ada 7 kabupaten/kota di Riau yang belum menyampaikan laporan keuangannya.

"Sebagaimana peraturan perundangan-undangan, batas akhir laporan keuangan Pemda kepada BPK adalah tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tanggal 31 Desember. Jadi, sepanjang mereka bisa menyampaikan sebelum tanggal 31 Maret, mereka masih dalam kepatuhan perundang-undangan," kata Kepala BPK Perwakilan Riau T. Ipoeng Andjar Wasita kepada RiauBook.com saat ditemui di Pekanbaru, Jumat (22/3/2019).

Sejauh ini, 7 Kabupaten/kota yang belum menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK adalah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

"Pemda yang menyerahkan laporannya, baru 5 kabupaten/kota, mulai dari Meranti, Indragiri Hulu, Siak, Indragiri Hilir, Pelalawan dan hari ini Pemeritah Provinsi Riau," ungkapnya.

Terkait sanksi keterlambatan penyampaian laporan, Ipoeng mengatakan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat," sanksinya bukan dari BPK, tapi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan". (RB/Dwi)