RIAUBOOK.COM - Tahun ini Pemerintah Povinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kesehatan, mengalokasikan dana sebesar Rp114 miliar agar 831 ribu jiwa penduduk miskin di wilayah setempat bisa mendapat jaminan pelayanan kesehatan.

Namun, hingga saat ini tercatat baru ada sekitar 500 ribu jiwa penduduk miskin di Riau yang jaminan kesehatannya di tanggung oleh Pemprov.

"Masih ada kuota sekitar 300 ribu jiawa lagi yang belum terpenuhi, dan tentunya data valid penerima banguan ini bisa diisi oleh teman-teman di kabupaten/kota, jadi datanya harus ada supaya bisa diakomodir oleh Pemprov kalau memang ketersediaan anggaran di kabupaten/kota tidak tersedia," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir kepada RiauBook.com saat di temui di Pekanbaru, Kamis (2/4/2019).

Lebih lanjut Mimi menerangkan jika pembiayaan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang di tanggung oleh pemerintah daerah saat ini, secara aturan sebenarnya harus menggunakan pola budget sharing dengan pemerintah kabuoaten/kota dengan komposisi 50:50.

Artinya, pemerintah kabuoaten/kota harus menganggung separuh dari anggaran sebesar Rp114 miliar tersebut, "sebenarnya sekarang sudah budged sharing atara Pemprov Riau dengan kabupaten/kota, 50 pemprov, 50 kabupaten/kota, pesertanya kuotanya ada 831 ribu jiwa, nah sekarang kabupaten/kota baru bisa mengakomodir sekitar 500 ribu jiwa, sehingga terseisa 300 ribu jiwa lagi," tuturnya.

lanjut Mimi, untuk jumlah kuota 300 ribu jiwa penduduk yang masih belum dipenuhi tersebu, sebenarnya Pemprov Riau telah memiliki dana yang siap untuk dialokasikan menganggulangi, namun masih terkendala dengan verifikasi data di tingkat kabupaten/kota.

"Misalnya, untuk yang 300 ribu jiwa tadi mereka hanya sanggup menanggulangi sebesar 30 persen, sisanya itulah yang ditanggung oelh Pemprov, tapi datanya harus valid dulu, kalau datanya masih rancu, ini tidak bisa eksekusi, ya diunda dulu," demikian Mimi. (RB/Dwi)