RIAUBOOK.COM - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas yang beroperasi di Riau wajib melaporkan jumlah produksinya setiap bulan kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Indra Agus Lukman mengatakan, hal tersebut juga telah disampaikan oleh Gubernur Riau Syamsuar secara Langsung kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan saat menghadiri seminar nasional di Universitas Indonesia, 1 April 2019 lalu.

"Setiap bulannya, diwajibkan kepada KKKS untuk melaporkan produksi mereka berapa, jadi kita bisa kontrol informasi kedepan, itu sudah disampaikan Pak Gubernur ketika acara di UI kemarin," kata Indra kepada RiauBook.com saat dihubungi, Selasa (9/4/2019).

Diakui Indra, soal pelaporan jumlah produksi migas sejauh ini memang menjadi kewenangan Satuan Kerja Khusus (SKK)Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, namun kerap terjadi selisih perhitungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga berimbas pada jumlah Dana Bagi Hasil yang diterima.

"Kalau Migas dia ada aplikasi sendiri untuk perhitungannya, langsung orang SKK yang punya. Karena kewenangan itu ada di mereka, jadi kedepan kita akan dapat tembusannya saja," Demikian Indra. (RB/Dwi)