Ribuan Orang Gila Bakal Milih Presiden, Mereka Gembira, yang Lain Curiga

RIAUBOOK.COM - Terdapat sekitar 3.500 orang dengan gangguan kejiwaan di Indonesia bakal menyerahkan hak pilihnya pada 17 April 2019 untuk memilih presiden dan para wakilnya lagislatif.

Dengan raut wajahnya gembira, tanpa gugup,orang-orang itu melangkahkan kakinya ke bilik suara saat mengikuti simulai pemungutan suaraPemilu 2019yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka adalahorang dengan gangguan jiwa (ODGJ).Namun, hak pilihparapenyandang disabilitas mental itu kini menjadi perdebatan. Ada yang pro, tapi tak sedikit juga yang kontra.

BerdasarkanUndang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas(Convention on the Rights of Persons with Disabilities), danUU Nomor 8 Tahun 2016tentang Penyandang Disabilitas, ODGJadalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas mental.

MenurutKetua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti, dua payung hukum itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ODGJ.Termasuk hak berpartisipasi dalam politik. Sebagai pemilih.

"Ada banyak konvensi maupun aturan yangmengakomodirhak politik penyandang disabilitas mental untuk memilih dalam pemilu," kata Yeni saat dihubungiLiputan6.com, Selasa (9/4/2019).

Secara filosofis, jelas Yeni,semua manusia termasukpenyandang disabilitas mentalmempunyai hak asasi yang sama.Salah satunya adalah hak politikuntuk memilih.

Secara yuridis,ODGJ termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang samasesuai Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

"Dalam UU Pemilu juga tak ada pasal yang melarang penyandang disabilitas mental untuk menggunakan hak pilihnya," imbuh Yeni.

Salain itu, Pasal 75 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas juga menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik,secara langsung atau melalui perwakilan.

Pasal 77 menyatakan, pemerintah dan pemda wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: (a) berpartisipasi lansung untuk ikut dalam kegaitan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; (b) mendapat hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lainnya.

Kemudian, dalam Pasal 148 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam Pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir).

Artinya, penyandang disabilitas mental seperti penderitaskizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan.

Yeni mengungkap, sejak 2014 pihaknya telah melakukan advokasiuntuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas dapat memilih dalam pemilu berdasarkan payung hukum tersebut. Perjuangan gerakan disabilitas ini membuahkan hasil saat KPU mulai mendaftarkan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam Pemilu 2014.

Selanjutnya, berdasarkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, KPU melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental untuk Pemilu 2019.

"Tapi sayang, hak pilih mereka (ODGJ) kini jadi gorengan politik.Kalau mau menggoreng jangan mengorbankan hak orang lain, apa lagi hak orang marjinal ini. Sama sekali tidak bermoral. Itu melanggar semuaundang-undang yang ada," Yeni menegaskan.

Terpisah, KomisionerKPU Hasyim Asharimenjelaskan, penyandangdisabilitas mental didaftarkan sebagai pemilihkarena merupakan bagian dari warga negara. Namun, karena memilih merupakan bagian daritindakan hukum, makapemilih itu harus cakap secara hukum.

"Jadi penggunaan hak pilih (penyandang disabilitas mental), harus mendapatkan surat keterangan dari dokter," ujar Hasyim kepadaLiputan6.com.

Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPUNomor 11Tahun 2018 yang berbunyi, "Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter."

Dalam Pasal 5UU Nomor7 Tahun 2017tentang Pemilu juga disebutkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Khawatir

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, sebagai mantan anggota panitia kerja (panja) RUUPenyandang Disabilitas, menyatakan, hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam Pemilu 2019 tak perlu diperdebatkan. Karena mereka juga memiliki hak yang sama sebagaimana aturan yang berlaku.

"Tak perlu diperdebatkan, satu hal yang bisa dipastikan adalah jika ada penyandang disabilitas mental membutuhkan pendampingan, itu adalah hak mereka, tanggung jawab negara untuk hadir. Satu yang penting juga, jangan sampai semua dinyatakan sama, semua gila itu tidak benar," kata Sara kepadaLiputan6.com.

Meski begitu, juru bicara di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini mengungkap kekhawatiran adanya penyalahgunaan hak suara para penyandang disabilitas mental ini dalam Pemilu 2019.

"Yang ditakuti itu prosesnya bagaimana bisa memastikan keputusannya (memilih) jalan tanpa intervensi dari orang lain dan suara mereka tidak disalahgunakan," ujar Sara.

Kekhawatiran lain yang muncul di media sosial, yaknikehadiran ODGJ dapat menganggu jalannya Pemilu 2019 di TPS. Namun, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Eka Viora menilai, kekhawatiran itu tidak tepat.

"Dan, sangat tidak beralasan terkait mengingat tingkat keberbahayaan ODGJ dengan masyarakat lain pada umumnya. Nah, justru saat ini lebih banyak orang dengan gangguan jiwa yang menjadi korban kekerasan," ungkap Eka saat dihubungiLiputan6.com.

Ada juga kekhawatiranODGJuntuk mudah diarahkan memilih calon pasangan tertentu. Kekhawatiran tersebut, menurut dia, juga tidak beralasan.

"Hak pilih kan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), jujur, dan adil (Jurdil). Untuk ODGJ yang mampu ikut nyoblos itu artinya dia sudah tahu dan paham, bagaimana dan apa alasannya nyoblos. Bukan berarti pilihan suara ODGJ bisa diarahkan," ujar Eka.

Kini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sedang gencar menyosialisasikan soal hak pilih Pemilu 2019 ini ke rumah sakit. Di rumah sakit, petugas akan mendatangi langsung ODGJ.

"ODGJ-nya ditanya tentang Pemilu 2019. Dari situ kelihatan, apakah dia bisa paham dan bersedia memberikan hak suara. Kan ada juga yang bilang,'Ngapain sih ikut begitu-begituan (nyoblos)'. Jadi, memang tergantung ODGJ yang bersangkutan," tambahnya.

Jika ada ODGJ yang mau ikut nyoblos Pemilu 2019 nanti, maka akan difasilitasi. Pihak rumah sakit atau panti akan menyediakan kotak suara di tempat perawatan sehingga ODGJ tidak perlu jauh-jauh menyoblos di lokasi asal tempat tinggalnya.

"Kalau ODGJ yang ada di masyarakat (bukan dari rumah sakit, panti) tetap dibantu juga buat didampingi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat," ungkap Eka.

3.500

DataPerhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI)memperkirakan, lebih dari 3.500 orang dengan disabilitas mental terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2019. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan jumlah orang dengan gangguan jiwa yang ada di Indonesia yaitu lebih dari 500.000 (Riskesdas 2018).

Menurut KetuaPDSKJIEka Viora, ODGJ juga punya hak pilih yang sama seperti halnya warga negara. Hak pilih ODGJ sudah tercantum dalam hak asasi manusia pada orang dengan disabilitas seperti yang telah dijamin oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan perundangan lainnya.

"Orang dengangangguan jiwamemiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. Ini terkait aspek yuridis yang melekat sebagai hak asasi manusia (aspek filosofis)," kata Eka.

Kesempatan memberikan suara hak pilih bagi ODGJ di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955. Ada beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia soal hak suara ODGJ. Di antaranyaUndang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2, lalu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 yang terkait Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum--menghilangkan 2 pasal dalam PKPU no 11 tahun 2018.

"Ada pasal 3 ayat 2 poin C menyatakan pemilih sedang tidak terganggu jiwanya, serta pasal 3 ayat 4 yang mengharuskan orang dengan gangguan jiwa membawa surat keterangan dokter untuk bisa memilih," papar Eka.

Selain itu, regulasi lain meliputi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2; dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148.

Liputan6

foto

Terkait

Foto

Mbak Tutut: Jadikan Indonesia Bangsa yang Dihormati Dunia

RIAUBOOK.COM, BOGOR - Tokoh wanita kharismatik, Siti Hardiyanti Rukmana yang kerap disapa Mbak Tutut mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali…

Foto

Didukung Masyarakat Tapung Hulu-Hilir untuk DPRD Kampar, Abu Zamer: Insha Allah Saya Siap

RIAUBOOK.COM - Dorongan kuat dari masyarakat di dua Kecamatan, yakni di dapil 2 meliputi Kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir…

Foto

Sandiaga Beri Solusi Terkait Tiket Pesawat Mahal, Bagaimana Katanya?

RIAUBOOK.COM - Hebohnya harga tiket pesawat yang mahal akhir-akhir ini, membuat cawapres 02 Sandiaga Uno menyorotu. Dia menyebut mahalnya tiket…

Foto

Titiek Soeharto: Prabowo Siap Jaga NKRI dan Pancasila

RIAUBOOK.COM, YOGYAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan siap untuk menjaga NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika…

Foto

Tommy Soeharto: GORO, Elemen Penting Ekonomi Kerakyatan

RIAUBOOK.COM, JAKARTA – Tommy Soeharto, Komisaris Utama PT Berkarya Makmur Sejahtera, mengatakan toko grosir GORO, kependekan dari gotong royong, akan…

Foto

Kehadiran 3 Putri Pak Harto Sempurnakan Suasana Kampanye Akbar Prabowo-Sandi

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Kehadiran tiga putri almarhum Presiden Soeharto pada acara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu 7…

Foto

Caleg Zulfi Mursal Yakin Bisa Ambil Hati Masyarakat Tualang, Ini Target Mantan Ketua DPRD Siak di 'Kota Industri' Itu

RIAUBOOK.COM - Calon DPRD Provinsi Riau dapil Siak-Pelalawan Zulfi Mursal yakin, bisa mengambil hati masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk…

Foto

Ketua APSI Riau: Bagus Santoso Sosok Santun dan Amanah

RIAUBOOK.COM - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 5 Bagus Santoso adalah sosok yang…

Foto

Tommy Soeharto: Revitalisasi Sektor Pertanian dan Peternakan Secepatnya

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Hutomo Mandala Putra, Ketua Umum Partai Berkarya, partai dengan nomor urut 7, menegaskan revitalisasi sektor pertanian dan…

Foto

Kata Prabowo Indonesia Sakit, Jokowi Bantah: Negara Dulang Prestasi Internasional

RIAUBOOK.COM, BANTEN - Capres Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa Indonesia sekarang menjadi negara yang sedang sakit, pernyataan itu kemudian dibantah…

Foto

Pileg 2019, 'Mengembalikan Kejayaan PAN di Negeri Istana'

RIAUBOOK.COM - Pemilihan Legislatif (pileg) 2019 di Kabupaten Siak April ini, diprediksi menjadi ajang unjuk gigi Partai Amanat Nasional (PAN)…

Foto

Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Dari Pawai Karnaval Bersatu hingga Kompak Shalat Berjemaah

RIAUBOOK.COM, BANTEN - Kamoanye calon wakil Presiden Ma'ruf Amin begitu meriah, dihadiro ribuan pendukung yang kompak melaksanakan shalat berjemaah. …

Foto

Prabowo Yakin Menang, 'Insya Allah Menyongsong Berubahan'

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Pencoblosan tinggal menghitung hari, kampanye akbar masih terus digencarkan dua kandidat capres dan cawapres untuk merebut suara…

Foto

6.000 Pengawas Pemilu Se-Riau Nyatakan Kesiagaan dan Kesiapan Awasi

RIAUBOOK.COM - Sebanyak 6.000 Pengawas Pemilu mewakili 21.691 orang Pengawas se-Provinsi Riau menyatakan kesiagaan dan kesiapan mengawasi Pemilu tahun 2019…

Foto

Massa Kampanye Akbar Prabowo sambut Istimewa Kehadiran Mbak Tutut dan Titiek Soeharto

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Tiga putri almarhum Presiden Soeharto mendapat sambutan istimewa ratusan ribu pendukung dan simpatisan capres/cawapres Prabowo Subianto dan…

Foto

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, Berapa Selisihnya Sekarang?

RIAUBOOK.COM - Pilpres semakin dekat, elektabilitas Capres 01 maupun 02 tidak berubah signifikan, keduanya masih terus menggencarkan kampanye terbuka di…

Foto

Ma'ruf Amien Pernah Mondok di Sini, Dulu Sangat Sederhana

RIAUBOOK.COM, BANTEN - Kisah Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amien dalam mengenyam pendidikan agama begitu banyak, termasuk siPondok Pesantren Atthohiriyah, Pelamunan,…

Foto

Titiek Soeharto Yakin Prabowo dalam Kondisi Sehat dan Baik 

RIAUBOOK.COM, YOGYAKARTA - Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, tidak banyak terpengaruh aneka rumors yang menyatakan bahwa kondisi…

Foto

Serunya Atta Halilintar Bersama Jokowi di Istana Negara

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Menjadi salah satu ikon milenial, youtuber Muhammad Attamimi Halilintar atau yang lebih dikenal dengan Atta Halilintar akhir-akhir…

Foto

Dulu Waktu Soeharto Negara Sakit, Prabowo: Mertua Saya Suruh Mundur

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Jelang Pilpres 17 April mendatang, masing-masing capres terus menggencarkan kampanye terbuka, termasuk Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo…

foto

Pendidikan