Harapan Otonomi Khusus untuk Riau

RIAUBOOK.COM - Tepat hari ini, Kamis (25/4/2019) pemerintah memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXIII, dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh seluruh kepala daerah tingkat provinsi se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ada tiga prinsip yang berubah secara drastis ketika diberlakukannya kebijakan desentralisasi sejak 25 tahun lalu.

Pertama, otonomi daerah telah mendorong budaya demokrasi di masyarakat yang mampu memberi nuansa baru dalam sistem pemerintah daerah, dari sentralisasi birokratis ke arah desentralistik partisipatoris.

Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat untuk membangun daerah.

Ketiga, melalui kebijakan desentralisasi pemerintah daerah telah diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi di daerah, dengan itu diharapkan aktivitas ekonomi bisa tumbuh dengan pesat.

Dalam amanatnya, Mendagri menyebut perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dirasa cukup signifikan manfaatnya, namun tetap perlu adanya perbaikan.

"Untuk itu, penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komperhensif perlu terus dilakukan, salah satunya dengan memberikan arahan dan pedoman regulasi daerah," kata Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution membacakan amanat Mendagri saat bertindak menjadi inspektur upacara di Halaman Kantor Gubernur Riau, pagi tadi.

Provinsi Kaya

Setelah 25 tahun sistem otonomi daerah berjalan, kenyataannya Riau juga masih belum terlepas dari bayang-bayang pusat untuk mengelola kekayaan alam yang ada, baik yang terkandung di dalam perut bumi maupun yang terhampar di atas daratannya.

Setiap tahun, negeri yang dijuluki "bumi lancang kuning" ini menyumbang puluhan juta barel minyak bumi dalam membantu penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau mencatat, tahun 2018 ligfting minyak bumi yang dihasilkan dari kegiatan eksploitasi di 6 kabupaten setempat mencapai 83.306.071,20 barel.

Namun, pemeritah pusat dinilai masih "kucing-kucingan" dengan pemerintah daerah terkait informasi tentang hasil perhitungan produksi dan faktor pengurang yang mempengaruhi besaran dana bagi hasil migas.

Karena kerap terjadi selisih perhitungan antara daerah penghasil dengan pusat, tak jarang pula digelar rekonsiliasi data.

"Ada beberapa poin yang jadi perhatian Pak Gubernur saat seminar nasional di Universitas Indonesia yang juga dihadiri oleh Pak Menteri ESDM, memang belum imbang kenaikan dana perimbangan itu dibanding dengan hasil bumi yang disedot dari Riau," kata Kepala Dinas ESDM Riau, Indra Agus Lukman kepada RiauBook.com, Kamis (11/4/2019) lalu.

Kalau bisa, lanjut Indra, dilakukan revisi terkait aturan tentang DBH, "kita berharap persentasenya dinaikkan, dan pusat juga support terhadap peningkatan pembangunan di Riau," ujarnya.

Lebih lanjut Indra menuturkan, Pemprov Riau juga meminta agar pusat melibatkan daerah ketika menghitung faktor pengurang DBH, dan segera merealisasikan hak-hak daerah yang masih belum tersalurkan.

"Terhadap faktor pengurang pada pembagian DBH, ini menjadi perhatian beliau (gubernur) juga, karena penetapan perhitungan faktor pengurang itu tidak pernah melibatkan pemerintah daerah," kata dia.

Selain dari sektor migas, Riau memiliki jutaan hektar kebun kelapa sawit, baik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ataupun yang dikelola oleh swasta.

Tingginya aktivitas angkut hasil perkebunan, dibarengi produksi Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik pengolahan, mempengaruhi intensitas mobilitas kendaraan bertonase besar. Sebab Itu pula kemudian turut berdampak mengakibatkan hancurnya jalan-jalan di daerah setempat.

Berdasarkan data indikator infrastruktur 2018, dari total panjang jalan dan jembatan 2.799 Km yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, masih terdapat 55,18 persen jalan dengan kondisi keadaan rusak berat.

Sementara, Indeks aksesibilitas rata-rata tingkat provinsi hanya sebesar 0,49 persen atau masuk dalam kategori rendah.

Kenyataannya, Pemprov Riau tidak bisa memungut retribusi hasil ekspor CPO yang dihasilkan dari wilayah setempat untuk kemudian dimanfaatkan secara langsung.

Sebab, Kementerian Keuangan telah membentuk Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Juni 2015, dengan dasar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Sektoral

Dengan besarnya kontribusi yang diberikan Riau terhadap penerimaan negara, pemerintah setempat berharap pusat bisa menitikberatkan perhatiannya untuk "Bumi Melayu" ini.

"Kita ini memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan keuangan negara, mestinya ada titik berat yang menjadi perhatian," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi saat ditemui di Kantor Gubernur Riau (25/4/2019).

Dua hari lalu, kata Hijazi, sewaktu menjadi mentor untuk Tim I BPKAD di Lembaga Administrasi Negara, ia sempat menanyakan kemungkinan Riau untuk menjadi daerah otonomi khusus kepada staf ahli salah seorang menteri.

"Kalaupun ada otonomi khusus, sebenarnya itu bukan otonomi regional lagi, karena sudah ada 5 yang regional. Mungkin pendekatan otonomi khusus yang sifatnya sektoral, saya bilang mungkin, bagi masyarakat Riau tidak ada masalah, yang penting ada kekhususan," tuturnya.

"Perlu menjadi perhatian lah, Riau ini kan dikatakan, tahun 70, 80-an kan booming migas, rudah ratusan tahun kontribusinya kita kepada negara," tambahnya,

Kemudian, lanjut Hijazi, Riau juga berkontribusi dari sektor kehutanan, "sampai sekarang boleh dikatakan hutan produksi kita cukup banyak, kemudian disektor perkebunan, siapa sih yang mendapat konsesinya, artinya perlu diperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat Riau,"ujarnya.

Sementara, kata dia, terkait dengan apa yang menjadi hak daerah juga kerap mengalami tunda salur.

"Sampai sekarang DBH juga belum, untuk yang tahun 2017, kita menunggu-nunggu juga. Kita berdoa mudah-mudahan bisa disalurkan tahun ini, walaupun secara bertahap," demikian Hijazi. (RB/Dwi)

foto

Terkait

Foto

Berselancar Pakai Kebaya?

RIAUBOOK.COM, BALI - Berselancar melawan ombak biasanya menggunakan pakaian renang yang amat ketat, namun apa jadinya jika para wanita berselancar…

Foto

Sepeda dari Presiden Jokowi

RIAUBOOK.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang juga Capres 01 selalu membawa sepeda setiap bertemu dengan rakyat dan…

Foto

Filosofi Sepeda Mengandung Makna Persahabatan Presiden Jokowi dan Prabowo

RIAUBOOK.COM - Bersepeda bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya memiliki manfaat bagi kesehatan dan pikiran, namun juga memiliki filosofi…

Foto

Soffia Seven Penerima Kalpataru Era SBY dan Jokowi: Bagus Santoso Orang Baik

RIAUBOOK.COM - Ketua Forum Bank Sampah Riau, Soffia Seven yang pernah menerima Kalpataru era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan…

Foto

Warga Siak Urus E-KTP Setiap Hari Rata-rata 500 Orang

RIAUBOOK.COM - Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak menangangi rata-rata masyarakat yang hendak berurusan dengan E-KTP sebanyak…

Foto

'Nenek Moyang Pelaut', Indonesia Buktikan Itu Lewat Menteri Susi

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Kalimat nenek moyang seorang pelaut agaknya bukan sekadar semboyan, Indonesia membuktikannya lewat Menteri Susi dalam menjaga kedaulatan…

Foto

Anto Rachman Fasilitasi Masalah Supirman

RIAUBOOK.COM - Ketua DPD Bravo-5 Riau Arsadianto Rachman atau yang akrab disapa Anto Rachman memfasilitasi masalah antara Caleg DPR RI…

Foto

Prabowo-Titiek Soeharto Rujuk, Indonesia Lebih Sejuk

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Sudah menjadi rahasia umum bila kalangan 'emak-emak militan' atau para ibu rumah tangga pendukung Prabowo-Sandiaga Uno berharap…

Foto

Wuih, Jelang Pilpres Gaji PNS Naik 5 Persen Ditambah THR dan Gaji ke-13

RIAUBOOK.COM - Jelang Pilpres dan Pileg 2019 perhatian pemerintah nyaris merata ke seluruh kalangan masyarakat, termasuk kalangan Pegawai Negeri Sipil…

Foto

Indonesia Kalahkan China untuk Tingkat Kebahagiaan, Amerika Jauh di Atas

RIAUBOOK.COM - Ditengah perang dagang negara-negara dengan kekuatan ekonomi raksasa, Indonesia masih bertahan dengan tingkat kebahagiaan pada posisi 92 di…

Foto

Terancam Dirajam Sampai Mati, LGBT Kabur

RIAUBOOK.COM, BRUNEI - Pemerintah Brunei Darussalam bertindak ketat dan tegas untuk para pelaku LGBT di negara itu setelah mengumumkan bakal…

Foto

Ikan Purba Ditemukan Mati, Namanya Mola-mola

RIAUBOOK.COM, AMBON - Warga pesisir pantai Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Ambon, menemukan ikan mola-mola yang merupakan ikan purba langka…

Foto

Berikut Rekomendasi Judul Film Indonesia yang Tayang April 2019

RIAUBOOK.COM - Banyak cara yang dapat dipilih untuk menghabiskan waktu luang atau sejenak meninggalkan penatnya rutinitas pekerjaan, salah satunya adalah…

Foto

Pertemuan PLN dengan Masyarakat Sungai Apit, Salah Satu Poin PLTD Diperbaiki

RIAUBOOK.COM - Pihak PLN dengan masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, melakukan pertemuan untuk mencari solusi terkait kerap selalu dilakukan…

Foto

Tanggapan PTPN V Soal Dugaan Paksa Karyawan Mengundurkan Diri

RIAUBOOK.COM - Kabag Humas PTPN V Sampe Sitorus yang dihubungi terpisah sebelumnya menjelaskan, bahwa kronologi pemecatan dengan indikasi pemaksaan pemunduran…

Foto

Ombudsman Riau Tunggu Laporan Karyawan PTPN V Terkait Dugaan Pemaksaan Pemunduran Diri

RIAUBOOK.COM - Ketua Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitri menunggu masuknya laporan sejumlah karyawan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)…

Foto

VIDEO: 50 Juta Rakyat Indonesia Tak Gratis Nonton Piala Presiden

RIAUBOOK.COM - Sebanyak 50 juta jiwa rakyat Indonesia yang menjadi pelanggan TV Kabel harus merogoh kocek untuk dapat menonton Piala…

Foto

Infografis & Video: 2.806,19 Hektare Lahan Riau Terbakar Diawal 2019

RIAUBOOK.COM - Kebakaran lahan yang terjadi sepanjang tiga bulan terakhir pada awal 2019 mengakibatkan 2.806,19 lahan di Riau hangus.Berikut infografis…

Foto

Meski Titik Api Sudah Nihil, Camat Sungai Apit Minta Masyarakat Tetap Siaga

RIAUBOOK.COM - Beberapa waktu lalu, kebakaran lahan terjadi di beberapa titik di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, namun api bisa…

Foto

Praktisi Hukum: PTPN V Bisa Dipidanakan karena Paksa Karyawan Mengundurkan Diri, Indikasi Perusahaan Bangkrut?

RIAUBOOK.COM - Indikasi zalim atau pemaksaan terhadap sejumlah karyawan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) untuk mengundurkan diri bisa dilaporkan…

foto

Pendidikan