RIAUBOOK.COM - Peluang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendapat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan (TW) IV 2019 tergolong minim, hal itu lantaran kebijakan tunda salur yang dimungkinkan untuk diterapkan pemerintah, juga berlaku secara nasional.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi pun mengakui, potensi tunda salur untuk DBH TW IV tahun ini sangat nyata di depan mata.

Hal itu diungkapkannya setelah melakukan konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Menurut perhitungan mereka akan ada tunda salur di TW IV," kata Hijazi kepada RiauBook.com saat ditemui, Kamis (20/6/2019) di Pekanbaru.

Mengantisipasi masalah ini, kata Sekda, Pemprov bersama DPRD Riau telah berupaya mencari alternatif agar keuangan daerah tidak mengalami defisit.

"Kita kemarin kita bersama dewan telah menyepakati, dari perhitungan empat triwulan itu, khusus untuk TW IV itu kita berasumsi hanya 85 persen saja yang kita anggarkan dari penerimaan," tuturnya.

Artinya, lanjut Sekda, kalaupun terjadi tunda salur, pihaknya akan dapat sedikit melakukan penyesuaian, "misalnya dari DBH TW IV itu hanya 30 persen saja yang kita anggarkan dari total penerimaan kita".

"Kalau 30 persen yang kita anggarkan, kemudian dari 30 persen itu kita gunakan 85 persennya, tentunya masih ada celah 15 untuk antisipasi," Sekda menambahkan.

Selain itu, Hijazi juga menjelaskan, antisipasi kedua kedua adalah menghitung ulang anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan, untuk nanti disahkan pada APBD-Perubahan.

"Kalau ada APBD-Perubahan mungkin nanti kita akan hitung ulang. Kita akan amankan, supaya nanti di akhir tahun betul-betul tidak ada penundaan pembayaran. Jadi pendekatan pengurangan mekanisme belanja misalnya, ini menjadi sebuah solusi seperti tahun lalu, " Sekda menuturkan.

Meski demikian, Sekda tetap optimis jika Pemprov Riau masih memiliki kemampuan bayar untuk program-program yang menjadi prioritas. (RB/Dwi)