RIAUBOOK.COM - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengutuk gagasan Amerika Serikat (AS) tentang perdamaian Israel-Palestina.

Khamenei menilai, rencana damai yang disebut Presiden AS Donald Trump 'Kesepakatan Abad Ini' merupakan trik untuk memperparah penderitaan warga Palestina.

"Trik yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini' yang digagas AS si tukang penindas dan rekan-rekan pengkhianatnya adalah bentuk kejahatan bukan saja terhadap warga Palestina tapi terhadap kemanusiaan," kata Khamenei, sepeti dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (12/8/2019).

Khamenei juga mendesak para jemaah haji Iran untuk menolak proposal damai Trump tersebut. "Kami menyerukan kepada semua orang untuk mengambil peran aktif demi mengalahkan kecurangan dan penipuan oleh musuh ini," ujarnya menambahkan. 

Sementara itu, otoritas Arab Saudi telah meminta para jemaah haji untuk fokus beribadah dan tidak mempolitisasi proses ibadah.

Hal itu diutarakan Riyadh menyusul pelaksanaan haji tahun ini yang berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Saudi memanas dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, rencana perdamaian Palestina-Israel gagasan pemerintahan Trump memang telah lama menjadi kontroversi sebab proposal itu dibuat AS setelah Gedung Putih secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Padahal, Yerusalem telah lama menjadi salah satu sumber konflik Palestina dan Israel, di mana kedua belah pihak sama-sama mengklaim kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota masa depan mereka.

AS juga berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. 

Sejak itu, Palestina memutus kontak dengan pemerintahan Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuding AS di tangan Trump condong ke Israel.

Baru-baru ini, penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, telah memaparkan rencana ekonomi dari proposal damai gagasan AS itu.

Dalam rencananya, AS akan mencarikan dana US$50 miliar untuk Palestina dan negara tetangganya seperti Mesir, Yordania, dan Libanon.

Palestina berkeras menolak rencana itu yang dianggap dilakukan AS untuk "membeli" hak kemerdekaan negaranya.

Sumber: CNNIndonesia.com