RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menargetkan, hingga tahun 2020 capaian reforma agraria di wilayah setempat mampu mencapai 600 ribu hektar.
Dikatakan Syamsuar, hingga saat ini progres capaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial di sejumlah daerah kabupaten/kota setempat baru mencapai 46 ribu hektar.
"Saya minta untuk ditingkatkan lagi. Dari target yang diharapkan, kami mendorong supaya bisa mencapai 600 ribu (hektar)," kata Syamsuar kepada RiauBook.com, Senin (19/8/2019) usai rapat di Kantor Gubernur Riau bersama sejumlah bupati dan walikota setempat.
Gubri juga berharap dari 8 kabupaten/kota yang sudah mendapat sosialisasi mengenai TORA dan Perhutanan Sosial, 6 daerah di antaranya dapat merealisasikan program reforma agraria tersebut di tahun depan.
"Ada 8 kabupaten yang sudah sosialisasi. Saya harapkan minimal ada 6 (kabupaten/kota) bisa diselesaikan sampai dengan tahun 2020 nanti," ujarnya.
"TORA ini adalah lahan untuk serikat yang lokasinya berada di kawasan hutan. Jadi di kawasan hutan ini ada pemukiman, ada jalan, ada fasilitas sosial. Tapi memang ini kerjaan besar dan harus dilakukan secara bersama-sama. tidak hanya dari Dinas Kehutanan tetapi juga Badan Pertanahan harus siap," tambahnya.
Ungkap Syamsuar, pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk menggesa penyelesaian target tersebut. "Kami juga mengusulkannya dalam anggaran (APBD) Perubahan. Karena anggaran pusat tidak ada lagi untuk ini", tambahnya.
Dia mengatakan, dalam pekerjaan penyelesaian reforma agraria ini pihaknya juga terkendala dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai masih terbatas.
Terlebih, dalam prosesnya diperlukan inventarisir lebih dulu sebelum mengajukan verifikasi pelepasan kawasan ke Kementerian Kehutanan.
"Dalam inventarisasi itu diukur tanahnya, dilihat lokasinya sesuai atau tidak dengan peruntukannya. Kendalanya, dari Kementerian Kehutanan kan memang meminta supaya objek yang menjadi di kegiatan ini ada koordinatnya, ada petanya, sedangkan kau di kampung-kampung mana ada seperti itu. Jadi sebenarnya kendalanya keterbatasan SDM kita yang ada di kampung-kampung," tutur Gubri.
Untuk itu, kata Gubri, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai hasil yang telah ditargetkan juga sangat dibutuhkan. "Tanpa ada kebersamaan memang sulit untuk mencapai progres (TORA) maupun peruhutanan sosial ini," demikian Syamsuar. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…