RIAUBOOK.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja, Pangkalan Kerinci, Jumat (3/1/2020) sore.
Tercatat, pada pelantikan kali ini ada 6 jabatan untuk pimpinan tinggi pratama, serta 151 jabatan administrator dan jabatan pengawas yang ditempati.
Dari 6 orang pejabat pimipinan tinggi pratama (setara eselon II) yang dilantik, 3 orang di antaranya, sebelumnya sempat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Yakni H Asril, ditetapkan sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes), Hendri Gunawan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) dan Budi Surlani sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Kadis PMP2TSP) Kabupaten Pelalawan.
Sedangkan sisanya merupakan pendatang baru, yakni Eko Novitra yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Amdal Dinas Lingkungan Hidup, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Kemudian Fakhrurrozi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Tapem, diangkat menjadi Kepala BKP2D.
Terakhir, Feri Z Fasda Bino, sebelumnya menjabat sebagai Kabag Umum DPRD, kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana (PPAKB) Kabupaten Pelalawan.
Sedangkan untuk 151 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dikukuhkan, merupakan pejabat nomenklatur atau perubahan dan penambahan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dilingkungan Pemkab Pelalawan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Bupati pelalawan HM Harris dalam sambutannya mengharapkan para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Dijelaskannya lagi, pelantikan dan pengukuhan ini berbeda dengan pelantikan sebelumnya. Di mana, kali ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang merupakan mekanisme baru yang harus dilakukan sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS serta Permenpan RB nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif.
"Pelantikan ini kita laksanakan setelah keluarnya rekomendasi dari Kemenpan RB dan Kemendagri," ujarnya.
Kata dia lagi, pelantikan dan pengukuhan perangkat daerah ini perlu segera dilakukan mengingat telah dilakukannya pengesahan APBD tahun 2020 agar kemudian anggaran tersebut dapat langsung digunakan.
"Pelantikan dan pengukuhan ini tidak akan berpengaruh besar terhadap susunan pejabat di masing-masing bagian ataupun bidang karena tidak ada promosi maupun mutasi," ungkap Harris.
Dengan demikian, diharapkan para pejabat yang telah dikukuhkan pada hari ini dapat cepat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
"Percepat pelaksanaan kegiatan di seluruh OPD untuk tahun anggaran 2020. Mari kita sama-sama memfokuskan perhatian tenaga dan pikiran pada setiap program kegiatan yang ada sehingga diharapkan mencapai output dan dapat maksimal sesuai dengan target yang kita tetapkan," demikian Harris.(RB/ton)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…