RIAUBOOK.COM - Sejumlah Anggota DPR RI asal Riau menyoroti kinerja satuan kerja (satker) Pusat di "Bumi Lancang Kuning" lantaran dianggap belum optimal dan enggan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang Anggota Komisi II, DPR RI Arsyadjuliandi Rachman dalam acara silaturahmi bersama Gubernur Riau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bupati/Walikota di wilayah setempat.

"Di Riau ini ada lebih dari 100 satker, mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa sama-sama mengontrol, mungkin pak bupati juga tidak tahu ada satker pusat di wilayahnya," kata mantan Gubernur Riau itu di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (6/1/2020).

Ungkap pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, satker pusat di Riau dipercayakan mengelola anggaran yang nilainya cukup besar.

Karenanya, dia berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dengan satker pusat dalam mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kalau lihat, anggaran yang dikelola satker pusat ini tidak sedikit. Mungkin bisa sampai Rp3-4 triliun. Dan ini saya rasa gak optimal, mungkin mereka memprogramkan tanpa berdiskusi dengan pemerintah daerah," tutur Andi.

"Kita bisa buktikan dari apa yang disampaikan oleh pak Walikota Dumai tadi, terkait penanganan jalan lingkar Kritang, itu perlu dikejar lagi," tambahnya.

Oleh sebab itu, dalam hal fungsi pengawasan, Andi Rachman meminta agar pemerintah daerah turut memberi masukan terkait dengan kinerja para satker pusat ini.

"Kami ingin minta masukan dari pemerintah daerah, mana satker-satker yang bandel, tak mau diskusi, biar kami dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan menyampaikan itu kepada menteri dan lembaga terkait," tuturnya.

"Karena sangat penting bagi kita untuk satker-satker ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah," demikian Andi. (RB/Dwi)