Awas Corona

Derita PNS, Gaji Batal Naik Tunjangan pun Hilang

RIAUBOOK.COM - Pandemi Virus Corona menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat di dunia, bahkan di Indonesia nyaris seluruh kalangan terkena imbasmya.

Ekonomi yang hancur membuat pengusaha, pekerja, bahkan PNS ikut kena imbasnya.

Setelah kabar gembira PNS tetap cair, Kabar Buruk lainnya datang . Gaji 13 nihil dan tunjangan kinerja batal naik bahkan belum dibayarkan.

Hal tersebut sudah disetujui Presiden Jokowi sebagai jawaban Kementerian Keuangan dalam mencari solusi agar ekonomi tak terjun bebas.

Selain korban jiwa, pandemi Covid-19 merusak tatanan ekonomi tanah air.

Seperti diketahui, cukup banyak perusahaan yang ditutup hingga menyebabkan banyak kasus PHK dan para kerja pun mengalami penurunan dalam upah.

Menghadapi krisis ini, pemerintah dalam hal ini Menteri Keungan Sri Mulyani mengambil kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa.

Presiden Jokowi Gerebek Rumah Marbot di Malam Hari, Warga Kaget Saat Tahu Siapa yang Datang

Salah satu langkah yang diambilnya adalah penundaan gaji ke-13 bagi para ASN.

Rencananya, sana tersebut akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Melansir dari Nakita.id, ternyata tak hanya satu kebijakan yang diambil oleh sang menteri.

Menteri yang menjabat sejak era Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat kebijakan lainnya lagi.

Diberitakan Kompas.com (1/5/2020), Sri Mulyani memastikan para ASN atau PNS, TNI, dan Polri tidak akan mengalami kenaikan ytunjangan kinerja (tukin) tahun ini.

Sebab, pemerintah telah memangkas nilai belanja pegawai sebesar Rp 3,4 triliun lantaran pandemi virus corona (Covid-19).

"Belanja pegawai turun Rp 3,4 triliun karena tidak akan ada kenaikan tunjangan kinerja," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Sebagai informasi, tahun lalu Sri Mulyani telah menaikkan tukin PNS sebesar 45 persen hingga 90 persen.

Secara keseluruhan, alokasi belanja pegawai tahun ini turun menjadi Rp 151,6 triliun dari yang sebelumnya Rp 155 triliun pada APBN 2020 akibat adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Namun demikian, belanja pemerintah secara kumulatif membengkak dari yang sebelumnya Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,81 triliun.

Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 852,93 triliun.

Anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai Rp 255,11 triliun.

Kemudian, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp 307,2 triliun menjadi Rp 862,93 triliun.

Adapun selain belanja pegawai, Sri Mulyani juga melakukan penundaan serta realokasi beberapa belanja kementerian/lembaga yang tak terkait penanggulangan Covid-19 juga ditunda.

Belanja tersebut antara lain mencakup anggaran perjalanan dinas, biaya rapat, honorium, dan belanja non-operasional.

Kemudian, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja modal untuk beberapa proyek juga dapat ditunda atau diperpanjang waktunya.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga meminta Pemda memangkas tunjangan kinerja PNS.

Masih mengutip dari Kompas.com (14/4/2020), Hal ini menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 94 triliun.

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat edaran bersama yang diterbitkan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penurunan transfer ke daerah tersebut sebagai bentuk penyesuaian lantaran penerimaan negara yang mengalami tekanan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Ini karena memang kami melakukan apa yang disebut tadi, adjustment akibat adanya penurunan penerimaan pajak kita. Jadi dalam hal ini, TKDD 2020 kami proyeksikan terjadi penurunan karena adanya pendapatan negara yang diproyeksikan akan menurun sekitar 10 persen," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (14/4/2020).

Listrik Gratis Bagi UMKM dan Industri Kecil Selama 6 Bulan, Berikut Cara Mendapatkannya

Sudah 20 Orang Positif Covid-19 di Luwu Utara, 5 Kecamatan Zona Merah

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, pemangkasan anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

Sebab, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni.

"Seperti tadi disebut ada yang memiliki kapasitas fiskal bagus dan ada yang sangat kecil. tentu kita akan adjust pemotongan berdasarkan kapasitas masing-masing," jelas Sri Mulyani.

Catat! THR PNS, TNI, Polri Segera Cair di Tengah Pandemi Corona / Covid-19, 13

Kriteria Penerima

Kabar baik, tak lama lagi THR untuk PNS, anggota Polri, dan prajurit TNI cair, di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Namun, tak semua PNS, anggota Polri, dan prajurit TNI akan menerima THR.

Ada kriteria khusus ditetapkan pemerintah mengingat sedang terbatasnya anggaran karena saat ini pemerintah fokus pada penanganan Covid-19.

Siapa saja yang beruntung menerima THR?

Wabah Virus Corona yang telah ditetapkan sebagai pandemi global berefek ke berbagai sektor kehidupan termasuk perekonomian.

Pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang ditetapkan Presiden Jokowi sebagai bencana nasional.

Sejumlah anggaran pun dipangkas untuk realokasi anggaran penanganan Covid-19, termasuk alokasi belanja pegawai.

Pemerintah telah memangkas nilai belanja pegawai sebesar Rp 3,4 triliun.

Kekhawatiran soal tidak cairnya THR Lebaran Idul Fitri 2020 bagi para PNS, Polri, TNI pun sempat muncul ke publik.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemberian THR untuk PNS tetap akan berlangsung sesuai jadwal.

"THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan, untuk ASN TNI Polri seluruhnya, yang posisinya sampai dengan eselon III ke bawah," ujar Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna dalam video conference, Selasa (14/4/2020).

Lalu, kapan THR PNS, Polri, dan TNI akan cair?

Menurut Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, THR untuk PNS akan cair paling cepat 10 hari sebelum Idul Fitri.

Jika Idul Fitri tahun ini jatuh pada 24 Mei 2020 seperti yang telah ditetapkan ormas Muhammadiyah dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.0/E/2020 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1441 Hijriah, maka kemungkinan THR akan cair sekira 14 Mei 2020, H-10 Idul Fitri.

Walau tetap cair, dapat dipastikan para PNS akan menerima jumlah THR yang menurun dari tahun lalu.

Sri Mulyani menjelaskan, THR pada tahun ini hanya berupa gaji pokok dan tunjangan melekat seperti tunjangan istri/suami dan anak.

Sementara para PNS tak akan menerima tunjangan kinerja (tukin).

"Seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukin.

Pensiun juga teteap sesuai tahun lalu karena mereka kelompok yang mungkin tertekan juga," kata Sri Mulyani.

Lalu berapa besaran THR yang akan diterima di 2020?

Mengutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, berikut ini kisaran besaran THR PNS sesuai dengan gaji pokok:

Golongan I

-Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800

-Golongan Ib: rP 1.704.500 - Rp 2.472.900

-Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

-Golongan Id: Rp 1.851.80 - Rp 2.686.500

Golongan II

-Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

-Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

-Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

-Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III

-Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

-Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

-Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

-Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

-Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000

-Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

-Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

-Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

-Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

PNS nantinya akan menerima tunjangan melekat yakni tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018, diatur tunjangan makan untuk golongan I dan II sebesar Rp 35.000, golongan III sebesar Rp 37.000, dan golongan IV sebesar Rp 41.000.

Mengutip dari Kompas.com, tunjangan suami/istri besarannya yakni 5 persen dari gaji pokok.

Sementara tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal 3 anak.

Tahun ini, THR tak akan diterima presiden, wakil presiden, bersama para menteri.

Selain itu anggota DPR dan DPD juga tak akan menerima THR.

Terbaru, ada 13 kriteria yang akan mendapat THR di tahun 2020.

Hal ini tertuang dalam RPP yang terlampir pada surat Menteri Keuangan nomor S-343/MK.02/2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberian THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Berikut 13 kriteria ASN yang akan menerima THR sebagaimana dikutip dari Kontan:

1. PNS

2. Prajurit TNI

3. Anggota Polri

4. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri

5. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya

6. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu

7. Penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang tewas atau gugur

8. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang dinyatakan hilang

9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah, atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya

10. Penerima pensiun atau tunjangan

11. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU

12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Calon PNS.

Kabar Gembira untuk Guru

Pemerintah melakukan realokasi anggaran Bantuan Operasional dan Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Akibatnya, dana BOS terpangkas dari Rp 54,31 miliar menjadi Rp 53,45 miliar.

Sementara anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) terpangkas dari Rp 53,83 miliar menjadi Rp 50,88 miliar.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Namun demikian, pemerintah menegaskan hal itu tidak akan memengaruhi besaran TPG yang diterima guru.

Pasalnya, pemotongan anggaran disesuaikan dengan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di daerah sebesar Rp 2,98 triliun.

"Penyesuaian alokasi dilakukan seraya mempertahankan agar para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam keterangan tertulisnya yang diterima pers, Selasa (21/4/2020).

"Langkah yang dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di kas daerah (sisa tahun anggaran 2019)," sambungnya.

Terkait dana BOS, Kementerian Keuangan menjelaskan dari tiga jenis alokasi BOS (BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja), hanya satu saja yang mengalami penyesuaian, yakni BOS Kinerja.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan anggaran yang digunakan melalui BOS Reguler merupakan komponen terbesar yang mendukung operasional semua sekolah.

Sedangkan BOS Afirmasi ditujukan untuk sekolah di daerah tertinggal.

"Demi melindungi saudara-saudara kita di daerah tersebut, bantuan ini pun tidak dikurangi," jelas Prima.

Sementara itu BOS Kinerja merupakan insentif yang diberikan pemerintah bagi sekolah-sekolah yang pengelolaannya baik.

Alokasi dana BOS inilah yang dipangkas. Dampak pengurangannya diproyeksikan tidak besar karena pengurangan dilakukan dengan cara memperketat kriteria dan syarat bagi sekolah yang akan mendapatkannya, sehingga insentif lebih tepat sasaran.

"Jadi, anggaran BOS Kinerja disesuaikan tanpa menghilangkannya," kata Prima.

sumber tribunnews

foto

Terkait

Foto

Kebutuhan Pangan Indonesia Mulai Terganggu

RIAUBOOK.COM - Pendemi virus corona yang terjadi bersamaan dengan bulan puasa Ramadan menjadi perhatian khusus pemerintah. Apalagi sekarang, fokus pemerintah…

Foto

Indonesia Akan Cetak Uang Rp600 Triliun

RIAUBOOK.COM - Saat ini Indonesia tengah menimbang sejumlah pilihan langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi…

Foto

Pemkab Meranti Terima Bantuan APD bagi Tenaga Kesehatan dari RAPP, APR, Asian Agri

RIAUBOOK.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan berbagai upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), salah satunya memastikan para tenaga…

Foto

Menelusuri Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi BRK

RIAUBOOK.COM - Penjaringan calon direksi Bank Riau Kepri (BRK) telah memasuki babak final, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat…

Foto

Ketersediaan Beras Selama Pandemi Corona di Riau Aman

RIAUBOOK.COM - Pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Riau-Kepulauan Riau memastikan ketersedian beras di Riau aman untuk tiga bulan…

Foto

Pusat Bantu 250 Ribu Keluarga Terdampak Covid-19 di Riau, Rp600.000 Per KK

RIAUBOOK.COM - Provinsi Riau mendapat kuota Bantuan Sosial (bansos) tunai sebanyak 250.000 kartu keluarga (KK) untuk warga yang terdampak virus…

Foto

2 Bank di Inhu Peduli Untuk Hentikan Rantai Covid-19

RIAUBOOK.COM - Menghadapi pandemi virus corona, sudah seharusnya semua pihak bersatu untuk menghentikan rantai covid-19 ini seperti yang dilakukan oleh…

Foto

Cadangan Devisa RI Tergerus 7,2 Persen

RIAUBOOK.COM - Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga akhir Maret 2020 cadangan devisa RI mengalami penurunan sebesar 7,2 persen atau US$9,4…

Foto

51 Perusahaan BUMN Dipangkas

RIAUBOOK.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memangkas 51 anak cucu usaha perusahaan plat merah agar perusahaan BUMN fokus…

Foto

BUMN-BUMN Ambruk

RIAUBOOK.COM - Pesebaran wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia ternyata juga berdampak pada perekonomian tanah air yang tentu akan mengundang…

Foto

Ragam Harga Gas 3 Kg di Inhu, Legislator Minta Sosialisasikan HET

RIAUBOOK.COM - Seluruh agen gas LPG 3 kilogram (kg) di wilayah Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau, diminta untuk ikut menyosialisasikan…

Foto

Permintaan Minyak Dunia Merosot, Harga Anjlok

RIAUBOOK.COM - Permintaan minyak dunia di pasar global terus merosot seiring dengan pandemi virus corona yang terjadi di banyak negara.…

Foto

Mengerikan, Rupiah Akan Ambruk Rp20.000 Per Dolar

RIAUBOOK.COM - Pihak Bank Indonesia bakal habis-habisan lakukan intervensi untuk menjaga rupiah tidak terpuruk dampak dari pandemi virus corona mengingat…

Foto

Dampak Corona, Menkeu Sri Mulyani Ungkap Skenario Terburuk Ekonomi RI

RIAUBOOK.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap skenario terburuk Indonesia yang terimbas wabah virus corona, yang mungkin dapat minus…

Foto

Cara BI Kuatkan Rupiah Ketika Krisis Akibat Corona

RIAUBOOK.COM - Pihak Bank Indonesia (BI) terus berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar keuangan. Untuk itu,…

Foto

Rupiah Hancur Nyaris Seperti Krisis 98

RIAUBOOK.COM - Nilai tukar rupiah hari ini tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akibat mewabahnya virus corona di Indonesia. …

Foto

Cek Profesi Anda di Sini, Jika Indonesia Lockdown Akan Kena Imbas

RIAUBOOK.COM - Sejauh ini pemerintah memiliki beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk menekan pertumbuhan angka kasus Covid-19, salah satunya adalah…

Foto

Rupiah Sakit Akibat Corona, Bank Jual Dollar Rp16.000

RIAUBOOK.COM - Kondisi buruk dunia akibat virus corona memberi dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah yang pagi ini, Kamis (19/3),…

Foto

Wabah COVID-19, PLN Sebut Aman

RIAUBOOK.COM - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekanbaru pastikan pasokan listrik dan pelayanan kepada masyarakat…

Foto

Puncak Pekan QRIS BI Riau Berlangsung Sukses

RIAUBOOK.COM - Puncak Pekan QRIS yang digelar Bank Indonesia (BI) Riau di halaman kantor, Ahad (15/3/2020), berlangsung sukses. Meski…

foto

Pendidikan