RIAUBOOK.COM - Pemerintah berencana akan mengucurkan dana bantuan sebesar Rp2,36 triliun untuk pondok pesantren (Ponpes) guna menunjang kegiatan new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut, Kementerian Keuangan telah setuju menggelontorkan dana sebanyak Rp2,36 triliun itu untuk menunjang pondok pesantren di era new normal saat pandemi covid-19 masih mewabah di Indonesia.
Disebutkan, kucuran dana Rp2,36 T itu sebab pemerintah lantaran ingin memberi perhatian lebih terhadap sektor pendidikan keagamaan yang turut terdampak pandemivirus corona(Covid-19).
Meski begitu, belum dijelaskan lebih rinci kapan anggaran dari Kemenkeu itu akan digelontorkan. Muhadjir mengaku, telah meminta agar pembagian alokasi anggaran ini benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren.
Dia juga meminta agar bantuan operasional pesantren, madrasah, atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinasioleh Kementerian Agama.
"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," kata dia.
Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Persaudaraan Alumni(PA) 212 berharap itu bukan sekadar prank atau gurauan.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan selama ini pemerintah sering mengumumkan program bantuan. Namun banyak di antaranya yang tidak tepat sasaran.
"Kami ragu janji tersebut sebab sudah sering rezim sekarang ini melakukan kebohongan publik dengan janji manis, tapi tidak ada realisasinya. Jangan-janganpranklagi ini?" Rabu, (10/6/2020).
Slamet menyampaikan, pemerintah punya kewajiban untuk meringankan beban dunia pendidikan, termasuk pesantren. Seharusnya, hal ini dilakukan sehak awal pandemi tanpa harus menunggu para ulama berteriak.
Dia mengaku mendukung jika program ini benar-benar dijalankan. Akan tetapi Slamet tidak ingin program ini hanya untuk menutup mulut para pemuka agama Islam.
"Jangan jadikan bantuan ini untuk membeli idealis kalangan kyai dan santri. Akhirnya kami hanya bisa berdoa semoga tidak prank lagi," tuturnya.
Lebih lanjut, Slamet juga mengingatkan pemerintah agar tidak tebang pilih dalam menyalurkan bantuan. Dia berharap program ini tidak dicampuradukkan dengan politik.
"Jangan sampai bantuan menggunakan politik belah bambu lagi, satu pesantren dianakemaskan sementara pesantren lain diinjak dan dicurigai terus hanya gara-gara pengasuhnya beda pandangan politik," tutupnya.
Sumber: CNN Indonesia
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…