RIAUBOOK.COM - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi menyebut Aceh tak memiliki kemungkinan untuk melakukan pemberangkatan jemaah haji secara mandiri, di luar dari kuota yang diatur oleh pusat.

Alasannya, kata dia, perjanjian yang berkaitan dengan pemberangkatan ibadah haji hanya bisa dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

"Sehingga tidak dimungkinkan daerah melakukannya," kata Zainut, Kamis (18/6/2020).

Tak hanya itu, Zainut menegaskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"UU tersebut tidak membuka ruang untuk daerah membuat peraturan sendiri," ungkapnya.

Selain itu, Zainut menyatakan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh hanya mengatur kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Ia juga menilai rancangan Perda atau rancangan Qanun yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada. Sebab, kedudukan Perda atau Qonun dalam hukum tata negara berada dibawah UU sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Dan hal tersebut [UU 44/1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh] bersifat ke dalam, bukan ke luar," kata Zainut.

Pemprov Aceh mengklaim punya peluang untuk memperoleh kuota haji sendiri dari Arab Saudi. Meski demikian, rancangan qanun tentang memberangkatkan haji secara mandiri masih berupa draf awal sampai saat ini.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan saat ini tengah menggodok aturan atau qanun agar bisa mendapat kuota haji di luar yang diberikan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.

Sumber: CNN Indonesia