RIAUBOOK.COM - Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulfadli mengungkapkan bahwa realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk pengerjaan tahun ini, baru mencapai progres 6.100 hektar dari total luasan 14.500 hektar yang ditargetkan pihaknya.

Dia katakan, pada tahun 2020, Provinsi Riau mendapat jatah PSR dari pusat seluas 24.000 hektar. Namun, dari luasan tersebut, Dinas Riau hanya berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap 14.500 hektar lahan.

Sementara 9.500 hektar sisanya, kata Zulfadli, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) menyerahkan tugas verifikasi kepada pihak supplier.

"Dari 14.500 hektar yang kewenangan verifikasinya ada di Disbun Riau. 6.100 hektar sedang dalam pelaksanaan. Sisanya, 8.400 hektar sudah masuk dalam sistem," jelasnya, Jumat (11/9/2020).

Kata dia, saat ini Disbun Riau terus menggesa percepatan replanting seluas 8.400 hektar yang baru masuk dalam sistem Kementerian Perkebunan. Di mana, untuk menggesa ini, juga sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota setempat untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.

"Untuk PSR ini pusat menganggarkan Rp30 juta per hektar, kalau dulu hanya Rp25 juta per hektar. Dana itu dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor," terangnya.

Sementara untuk penyaluran dananya, dilakukan dalam bentuk hibah kepada kelompok tani melalui transfer rekening, setelah adanya MoU dengan BPDPKS.

Sedangkan untuk kriteria sawit yang direplanting, yakni umur sawit di atas 20 tahun, kemudian sawit 10 hektar penghasilannya tidak sampai 10 ton per tahun, dan kebun sawit yang bibitnya tidak unggul.