Kadiskes Riau, Mimi Nazir.

Sabtu, 20 Februari 2021 - 10:05 WIB 5680000

Menolak Vaksinasi Bakal Kena Sanksi Administratif

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sanksi tersebut, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, pelaksanaan dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi, dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran vaksin yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi," terang Mimi, Jumat (19/1/2021).

Lebih lanjut Mimi menerangkan, sanksi yang diatur dalam Perpres tersebut, yakni berupa sanksi administratif. Di antaranya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin dan tidak mengikuti vaksin Covid-19, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

"Kalau misalnya dia dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT), berarti nanti dia harus memperlihatkan sertifikat vaksinasinya. Kemudian, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, misalnya terkait pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan layanan lain yang sesuai dengan kewenangan," jelasnya.

Dikatakan Mimi, mulai Maret 2021 mendatang, vaksinasi Covid-19 tahap II untuk petugas publik dan orang lanjut usia (Lansia) dijadwalkan sudah saat dilaksanakan di Riau.

Untuk tahap II ini, jumlah penerima vaksinasi yang ditargetkan ada sebanyak 925.362 orang. Meliputi tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, atlet.

Kemudian, anggota DPRD, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri. Termasuk petugas pelayanan publik lainnya yakni, petugas pemadam kebakaran, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, hingga Kepala Perangkat Desa.

Selain itu juga mencakup wartawan atau pekerja media, petugas pariwisata hotel dan restoran, serta pekerja transportasi publik yakni, petugas tiket, masinis, petugas bandara, pilot, pramugari, petugas pelabuhan, petugas Trans Jakarta dan MRT, sopir bus, kernet, sopir taksi, dan ojek online (Ojol).

"Untuk pelaksanaannya ada 4 teori, yang pertama dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan di gedung pemerintahan yang dijadikan sebagai lokasi vaksinasi massal, kemudian dengan metode turun langsung ke lokasi-lokasi sasaran seperti di pasar, dan mobile atau bergerak," jelasnya. (RB)

Share ke BBM

100000000
Dwi Anggera

Berita Terkini

Dua Pelaku Ilog Ditangkap Polisi di Perairan Sungai Apit

Kamis, 04 Februari 2021 - 13:54 WIB

Polsek Pangkalan Lesung Cek Administrasi Personil

Kamis, 04 Februari 2021 - 13:35 WIB

BUMD Jabar Tegaskan Tak Minat Ikut Kelola Blok Rokan

Jumat, 29 Januari 2021 - 12:37 WIB

Jamin Kamtibmas, Polsek Pangkalan Lesung Rutin Patroli C3

Selasa, 26 Januari 2021 - 13:16 WIB

Polsek Ukui Ajak Masyarakat Perangi Pungli dan Hoax

Minggu, 24 Januari 2021 - 13:52 WIB

Penduduk Riau Meningkat 85,57 Jiwa Setiap Tahun

Jumat, 22 Januari 2021 - 12:03 WIB

AS Sebut China Lakukan Genosida Etnis Uighur

Rabu, 20 Januari 2021 - 13:47 WIB

Riau Optimis Lifting Migas Tahun ini Kembali Capai

Rabu, 20 Januari 2021 - 12:57 WIB

Harga Sawit di Riau Periode 20-26 Januari Alami Kenaikan

Selasa, 19 Januari 2021 - 12:42 WIB

Polsek Pangkalan Kuras Edukasi Buruh Soal Saber Pungli

Senin, 18 Januari 2021 - 14:57 WIB

Antam Ajukan Banding Terkait Gugatan Rp817,46 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 - 11:33 WIB

Waspada Fenomena Awan Cumulonimbus

Senin, 18 Januari 2021 - 11:12 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize