RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Kabar gembira bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan program penghapusan utang dalam waktu dekat.

Tidak hanya UMKM, utang kalangan petani, nelayan, juga akan dihapus untuk meringankan beban ekonomi setelah lama terdampak covid 19.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada sekitar 3.000 penerima manfaat yang bakal diundang dalam peluncuran program baru tersebut.

"Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu ke dua bulan Januari, minggu depan, kita akan launching. Ada 3.000-an yang kita undang mendapatkan hapustagihan. Lagi kita bicarakan nanti teknisnya.

Insya Allah Pak Presiden hadir, intinya nunggu jadwal presiden aja," kata Maman, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

Maman menuturkan, ada sekitar 67.000 petani, nelayan, maupun pengusaha UMKM yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

Adapun utang yang dihapus adalah utang-utang macet yang sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan perbankan.

Tagihan yang sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan lantas dihapustagihkan lewat program ini, sehingga para penerima manfaat akan terbebas dari utang yang selama ini membebani.

"Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67.000, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapustagihkan juga," ujar Maman.

Maman menyampaikan, total nominal utang yang dihapus dari puluhan ribu pengusaha itu mencapai sekitar Rp 2,4 triliun hingga Rp 2,5 triliun.

Dia berharap, program ini bakal memudahkan petani, nelayan, maupun pengusaha UMKM yang selama ini terlilit utang akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, mereka bisa mengajukan pinjaman lagi untuk melanjutkan usaha.

"Itu 67.000 ekuivalen dengan Rp 2,5 triliun. Kalau yang 1 jutaan itu kurang lebih Rp 14 sekian triliun," ujar Maman.

Di sisi lain, kata Maman, bank akan mendapat keuntungan setelah utang-utang para petani dan nelayan dihapus. Sebab, tanpa penghapusan utang, nasabah gagal bayar akan masuk administrasi yang membuat persentase non-performing loan (NPL) meningkat. Bank pun perlu mengatur Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang mencukupi.

"Ini bukan ikhlas atau tidak ikhlas, ini kan memang sudah masuk list hapus buku daftar mereka. Malah mereka ini justru dapat keuntungan karena mereka bersih lagi. Sudah masuk daftar hapus buku mereka. No isu terkait masalah itu, jadi dari sisi keuangan no issue," kata dia. (kompas)