Luhut mencontohkan, salah satu yang dievaluasi dari pelaksanaan program MBG adalah upah bagi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program mulia tersebut.

Di satu sisi, gaji pegawai tidak bisa dipatok terlalu tinggi mengingat kemampuan mitra pemberi kerja. Tetapi, di sisi lain, pegawai juga tidak bisa menerima upah yang terlalu rendah karena kebutuhan ekonomi mereka.

Selain itu, lanjut Luhut, produktivitas pegawai juga menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis. "Jadi, ada masalah human capital (modal manusia), dan ini perlu kita perbaiki," ujarnya.

Namun, Ketua DEN mengingatkan masyarakat untuk bisa melihat keseimbangan dari program. Meski masih ada hal yang perlu dievaluasi, tetapi manfaat program juga tak bisa diabaikan.

Misalnya, program Makan Bergizi Gratis mendorong perputaran aktivitas ekonomi di desa, karena masyarakat setempat diberdayakan untuk mengolah makanan yang akan dibagikan ke pelajar sekolah.

Dia juga berpendapat siswa yang menerima Makan Bergizi Gratis menikmati makanan yang disediakan.

Sedangkan, anggota DEN, Arief Anshory Yusuf menambahkan, program MBG terkesan sangat progresif dalam konteks redistribusi.

Contohnya, setiap anak mendapat jatah makanan senilai Rp10.000 per hari. Jika sebuah keluarga memiliki dua anak, maka totalnya Rp20.000 per hari. Jika dihitung untuk 20 hari, jumlahnya mencapai Rp400.000 per bulan.

Perhitungan itu pun, menurut dia, juga berdampak terhadap ekonomi rumah tangga untuk jangka menengah. Rumah tangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi bisa terbantu dari penghematan pengeluaran yang ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis.

"Walaupun ini sifatnya universal, tapi sangat progresif karena secara langsung meningkatkan distribusi pendapatan (directly income distribution improve)," kata Arief. (Inilah)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share