RIAUBOOK.COM - Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau usulkan penambahan modal untuk BRK Syariah sebesar Rp260 miliar.

Penambahan penyertaan modal itu bertujuan agar Provinsi Riau menjadi pemegang saham dominan di BUMD tersebut.

Hal itu disampaikan Asisten III Setda Provinsi Riau, Elly Wardhani dalam Rapat Paripurna DPRD Riau dalam agenda Penyampaian Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada BRK Syariah (Perseroda) dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Riau (Perseroda) oleh Gubernur, Senin (4/8/2025).

Elly menjelaskan, pada tahun 2021 lalu Pemprov Riau telah mengajukan penambahan modal sebesar Rp360 miliar. Penambahan modal itu direncanakan selesai dalam tiga tahun yakni 2022, 2023 dan 2024.

"Namun dari hasil fasilitasi Kemendagri, pada tahun 2022 hanya disetujui sebesar Rp120 miliar. Dari Rp120 miliar yang disetujui hanya terealisasi Rp100 miliar," ungkap Elly.

Baru terealisasi Rp100 miliar, tentunya penambahan modal tersebut masih kurang Rp260 miliar. Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui Ranperda ini dapat mengakomodir kekurangan penambahan modal tersebut.

Dikatakannya, penambahan modal sebesar Rp260 miliar ini ditujukan agar Riau menjadi pemegang saham pengendali. Status ini penting untuk arah kebijakan dan stabilitas perusahaan.

"Sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 6 menyatakan bahwa BUMD yang dimiliki lebih dari satu pemerintah daerah maka kepemilikan saham harus dimiliki oleh satu daerah lebih dari 51 persen," sebutnya.

Pihaknya berharap, Ranperda ini bisa dibahas secara mendalam dan objektif demi pembangunan dan ekonomi daerah.

(rls)