PEKANBARU - Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bebas dari kawasan kumuh terus digesa. Tim percepatan yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru bersama Bappeda dan Satker Kota Kumuh dari Pemprov Riau terus menggesa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
"Ini target nasional pada akhir 2019 mendatang," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Mulyasman.
Upaya itu juga digesa dengan selalu digelarnya rapat tim gabungan beberapa waktu lalu di ruang kantor Bappeda Kota Pekanbaru.
Dalam rapat ini dibahas soal langkah-langkah untuk mempercepat program Kotaku selain juga untuk menyatukan cara pandang dalam penanganan persoalan kumuh di Pekanbaru, serta mengajak seluruh stakeholder memahami dan mendukung program Kotaku. Sehingga tujuan nol persen kawasan kumuh di wilayah Pekanbaru dapat terealisasi dengan baik.
"Rapat bersama untuk menyampaikan ekpose program dan desain-desain yang akan menjadi prioritas kami," kata Mulyasman.
Ia menyatakan keberpihakan anggaran juga dibutuhkan untuk menggesa pengentasan kawasan kumuh dari pemerintahan pusat.
Di mana tahun ini Pemko Pekanbaru mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10,5 milliar untuk menata kawasan kumuh di Kota Pekanbaru.
Selain dari pemerintah pusat, Pemko juga mendapatkan bantuan Rp2,9 milliar dari Pempov Riau yang juga diperuntukkan untuk menata kawasan kumuh di Pekanbaru yang jumlahmya sejauh ini tercatat 13 kelurahan.
"Memang ada 13 kelurahan di Pekanbaru yang masuk dalam daftar kawasan kumuh. Kawasan ini lah secara bertahap yang akan kita lakukan penataan,"ujarnya.
Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat secara sinergis dibidang perumahan dan pemukiman dalam Kotaku, serta permasalahan penanganan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani.
Permasalahan kekumuhan, kemiskinan serta pemukiman padat, lanjutnya bisa diselesaikan dan pada akhirnya bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas permukiman secara komprehensif, serta dapat menjadi gerakan di masyarakat dengan sumberdaya yang dimilikinya. Pemko Pekanbaru sangat antusias dan memberikan dukungan pada program KOTAKU agar terbebas dari Kawasan Kumuh.
Keterangan Foto: Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT melihat sketsa kawasan waterfrontcity. Diharapkan pembangunan water front city akan mengurangi kawasan kumuh di sepanjang Sungai Siak.
Agar tujuan program tersebut tercapai, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Sejauh ini partisipasi dari masyarakat masih kurang terutama berkenaan langsung dengan lahan ketika dibutuhkan perluasan untuk menjadikan lingkungan lebih baik.
"Agar program Kotaku nanti terpelihara setelah dibangun, maka proses pelaksanaannya perlu melibatkan masyarakat lewat bergotong-royong, mulai dari merancang hingga membangunnya, Dengan demikian semua akan memelihara dengan baik, karena merasa terlibat dan memiliki,"katanya. (Adv/Kominfo)
Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…