Riau Book - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait surat domisili menjelang Pilkada serentak.

Komisioner KPU Indragiri Hulu (Inhu) Bidang Hukum, Hendri A Saleh kepada pers Jumat (27/11) mengungkapkan, di dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 juga tegas disebutkan bahwa pemilih yang bisa menggunakan hak suaranya adalah yang memiliki KTP, paspor atau identitas lainnya serta Surat Keterangan Domisili kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi resmi kependudukan.

Ia mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang muncul berarti surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kades tersebut sah dan dapat memilih. "Surat keterangan domisili yang dimaksud adalah surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Disduk capil dan jika Disduk capil ada di desa, maka surat keterangan domisili tersebut bisa digunakan," jelas Hendri.

Namun dikatakan Hendri, setelah adanya pertemuan dengan pemkab Inhu termasuk Disduk Capil, dinyatakan bahwa Disduk capil tidak pernah mengeluarkan surat keterangan Domisili dan Disduk Capil juga tidak memiliki perwakilan pada tingkat desa atau kecamatan.

Oleh karena itu, Hendri menegaskan di Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada surat keterangan domisili yang otomatis keterangan domisili yang dikeluarkan Kades, tidak bisa digunakan untuk didaftarkan sebagai pemilih pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurutnya, dengan surat domisili yang dikeluarkan pihak desa atau kecamatan, dapat membuat seseorang yang bukan warga asli setempat bisa menggunakan hak suaranya dalam pilkada di tempat ia tinggal. Dalam hal tersebut, Hendri melihat adanya potensi manipulasi hak pilih dengan surat domisili itu.

Guna mensosialisasikan aturan-aturan terbaru dan petunjuk teknis, KPU Inhu pada tanggal 30 November 2015 hingga 2 Desember 2015 akan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas TPS yang berisikan tata cara pemungutan suara, tata cara penghitungan suara, rekapitulasi suara, pengisian model C1 serta penguatan kelembagaan.

Diikatakan Hendri, pada Pilkada tahun 2015 ini ada beberapa perbedaan dengan Pemilu sebelumnya, diantaranya adanya asas Disabilitas dimana pemilih yang cacat harus mendapatkan prioritas. Artinya pada TPS harus menyediakan tempat bagi pemilih cacat seperti pintu masuk TPS yang sebida mungkin memiliki lebar 1,5 meter, meja pencoblosan tinggi maksimal 70 cm dan lainnya.

Selain itu dikatkan Hendri, dalam Pilkada ini ada namanya formulir C7 dan ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Formulir ini berisi daftar hadir Pemilih dan untuk pemanggilan pemilih, tidak lagi berdasarkan urutan antrian, namun akan langsung dipanggil nama ppemilih tersebut.

"Ini untuk memaksimalkan bahwa yang melakukan pencoblosan tersebut memang benar orangnya, tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki suara tersebut. Maka dari itu perekrutan petugas TPS harus warga setempat, sehingga betul-betul mengenal pemilih tersebut, tambahnya lagi.

Dikatakannya juga, untuk teknis pemilihan dimana biasanya pemilih akan mendapatkan surat suara dalam kondisi terlipat, namun untuk Pilkada ini, surat suara akan didapat dalam kondisi terbuka, sehingga diketahui bahwa surat suara tersebut betul-betul dalam kondisi baik. (MC Riau)