RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menghadiri hadiri acara Diseminasi Proses dan hasil monitoring, Program JKN , BOS, Dana Desa, Jaga Riau, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi di Provinsi Riau tahun 2017 serta rencana aksi tahun 2018, Jumat (8/12/2017).

Digelar di Ruang Melati kantor Gubernur Riau, acara yang ditaja oleh komisi pemperantasan korupsi (KPK) bersama Pemprov Riau dengan melibatkan Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ ), perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara.

Pada acara tersebut, GIZ menyampaikan hasil monitoring ditahun 2017 serta memberikan rekomendasi rencana aksi untuk tahun 2018 dalam rangka pencegahan korupsi pada beberapa sub sektor di kabupaten/kota provinsi Riau, sampai pada tingkat desa dan kecamatan.

Selain itu, yang pada pelaksanaannya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), komunitas masyarakat anti rasuah (Marwah) provinsi Riau juga bertujuan untuk memberikan pemahanan, tentang pelayanan publik seperti pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat, bantuan pendidikan dan lain sebagainya yang selama ini belum diketahui oleh sebagian masyarakat khususnya di tingkat desa sehingga rentan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan itu, Junet yang menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi bukan tiba-tiba saat KPK masuk di Riau, secara regulasi sejak tahun 2000 publik ini sama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Sudah ada dorongan ataupun harapan dari pemerintah agar masyarakat turut berperan serta, karena kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, itu hanya omong kosong," kata Junet.

Junet mengatakan, apapun kasusnya, sebagian besar yang ditangani aparat penegak hukum itu berkat partisipasi masyarakat.

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan di Provinsi Riau bisa menjadi contoh untuk bisa dilakukan provinsi lainnya, karena KPK di tahun 2018 tidak hanya fokus di 22 provinsi, tapi target kita 34 provinsi mulai tahun depan, dan gak mungkin KPK sendirian," kata Junet.

Usai acara tersebut, saat melakukan wawancara dengan RiauBook.com, Gubernu Riau mengatakan setelah dilakukan pengambilan sampel di tingkat desa oleh GIZ tersebut, perlu dilakukan forum diskusi lagi dan melibatkan stake holder yang lebih banyak khusnya OPD supaya apa yang ditemukan bisa betul-betul dibahas dalam rencana aksi yang lebih tepat dan komperhensip.

"Tahun 2018 ini kan dimulai, kegiatan-kegiatan dilakukan, untuk realisasi nanti kita lihat setelah rapat," demikian Gubri. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau