RIAUBOOK.COM -

Pemerintah provinsi Riau menggelar Rapat kordinasi dan penetapan status penanggulangan bencana darurat kebakaran hutan dan lahan provinsi Riau tahun 2018, Senin (19/2/2018) di lantai VIII menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau.

Rapat kordinasi tersebut dihadiri oleh Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, ketua DPRD Riau Septina Primawati, Kepala BIN Daerah Riau, Plt Danrem O31/Wirabima, Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, serta Instansi teknis terkait.

Penetapan tersebut digelar atas dasar laporan terkhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau yang menyatakan, hingga saat ini provinsi Riau terdapat 59 hotspot sejak bulan Januari, dan sudah ada 3 Kabupaten yang menetapkan status siaga, diantaranya adalah Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Pelalawan.

Dalam paparannya, BPBD menyebutkan pada kuartel waktu yang sama dengan tahun lalu, jumlah Hotspot saat ini mengalami peningkatan 90% dan luasan lahan yang terbakar meningkat sebesar 25% dibanding dengan tahun lalu.

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan bahwa Provinsi Riau sangat rentan akan bencana kebakaran hutan dan lahan, untuk itu perlu kewaspadaan dan tindakan pencegahan sedini mungkin.

"Kita menghadapi kondisi gawat terkait kabut asap di Riau, Riau adalah provinsi rawan Karhutla dan asap, bencana Karhutla menjadi isu rutin yang menghabiskan APBN dan APBD, Karhutla memiliki dampak kesehatan, menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut (Ispa), pada sektor pendidikan, sekolah-sekolah diliburkan karena asap, dampak ekonomi, asap mengakibatkan lumpuhnya Bandara dan transportasi, dampak sosial yang mengakibatkan harus dievakuasinya masyarakat karena kebakaran hutan," kata Plt Gubri.

Beliau menerangkan, posisi provinsi Riau yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, dapat menyebabkan asap tersebar dengan mudah, sehingga dapat mengakibatkan kerenggangan hubungan Bilateral antar negara.

"Hari ini, pemerintah dan kelompok masyarakat serta kelompok Pengusaha, turut berjibaku membantu pemadaman, diantaranya memberikan bantuan unit Helikopter WaterBombing dalam upaya pemadaman, beliau mengatakan, tanpa adanya kesadaran dari masing-masing individu, tentunya bencana Karhutla tersebut akan berulang.

Dengan penetapan status siaga di 3 Kabupaten, maka penetapan status Karhutla telah memenuhi unsur Peraturan Gubernur tentang pengendalian bencana Karhutla.

Merujuk kepada Pergub dan situasi terkini, status siaga Karhutla kemudian ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2018.

Plt Gubri kemudian menunjuk Plt Danrem 031/Wirabima Kolonel Czi I Nyoman Parwata sebagi Incident Commander dalam pengendalian Karhutla tersebut.

"Melihat tahun -tahun yang lalu dan berdasarkan informasi, memang sudah seharusnya kita melakukan tindakan pencegahan, kalau melihat kekuatan kita untuk mencapai fire spot, karena lokasinya diujung-ujung memang agak mengalami kesulitan, untuk memantau itu, kita mengharapkan informasi dari masyarakat setempat, kemudian dibantu dengan Waterbombing dan bantuan dari tim laut," kata Plt Danrem.

Terkait dengan anggaran, Beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya bisa memanfaatkan anggaran yang ada di Dinas Teknis terkait.

"Kalau pada tahap awal, kami mengharapkan bantuan anggaran yang ada di Dinas, seperti Dinas LHK, mengingat, kegiatan ini masih dalam tahap pencegahan, kita juga bisa menyelesaikan pembuatan Embung karena jangan sampai Heli habis waktunya untuk mengambil air yang terlalu jauh dari lokasi," tutur Plt Danrem. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau