RIAUBOOK.COM - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI terus berkomitmen untuk mempromosikan ikon wisata unggulan di Provinsi Riau yakni gelombang Bono di Kabupaten Pelalawan kepada dunia.
Hal itu dilakukan setelah gelombang bono ditetapkan masuk dalam kelender agenda pariwisata nasional pada tahun 2017 lalu.
Hal ini dibuktikan dengan dialokasikannya dana sebesar Rp 1 miliar dari APBN Tahun 2018 untuk menyelenggarakan pelaksanaan festival Bekudo Bono di Kecamatan Teluk Meranti yang kini dikenal dengan nama Ivent Bono Surving.
Informasi ini dibeberkan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) kabupaten Pelalawan Andi Yuliandri SKom, Jumat (9/11/2018) di Pangkalankerinci.
Katanya, pelaksanaan agenda rutinitas tahunan masyarakat Kabupaten Pelalawan dalam mengarungi gelombang Bono dengan menunggagi sampan (pompong) seperti menunggangi kuda yang akan digelar pada akhir November ini, akan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata RI Dr Ir Arief Yahya MSc yang akan didampingi Gubernur Riau dan Bupati Pelalawan HM Harris. Dan ivent ini akan dihadiri oleh sejumlah peselancar terkenal dunia yang telah memastikan kedatanggan untuk menjajal kemampuan mengarungi kedahsyatan gelombang Bono.
"Alhamdulillah, setelah kita terus melakukan pendekatan upaya untuk menjadikan ritual Festival Bekudo Bono (Bono Surving,red) menjadi salah satu agenda wisata kebudayaan di Indonesia, akhirnya upaya kita ini membuahkan hasil.
Pasalnya, Mentri Pariwisarta RI akan telah resmi menetapkan Bono Surving sebagai agenda yang masuk dalam kalender pariwisata Nasional pada tahun 2017 lalu. Dan sebagai komitmen Pemerintah Pusat untuk mempromosikan gelombang Bono, maka Kemenpar RI telah mengalokasikan dana dari APBN Tahun 2018 sebesar Rp 1 miliar untuk menyelenggarakan pelaksanaan Bono Surving pada tanggal 22 sampai 24 November mendatang. Sedangkan pada tanggal 22 sampai 24 November mendatang ini, kondisi Gelombang Bono masuk dalam bulan penuh yakni tinggi gelombang bisa mencapai 10 meter," ujarnya seraya menyebutkan pelaksanaan Bono Surving dikelola langsung oleh Kemenpar RI.
Lanjut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan ini, awalnya terjadi perbedaan pandangan terkait nama ivent antara Disparbudpora Pelalawan dengan Kemenpar RI. Dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Disparbudpora Pelalawan tetap mempertahankan nama kegiatan tersebut yakni Bekudo Bono yang diambil dari bahasa daerah artinya menggungi ombak Bono. Namun Kemenpar RI meminta kepada Pemkab Pelalawan untuk mengganti nama ivent Bekodo Bono ini menjadi Bono Surving, sehingga wisata tersebut lebih mendunia dan dikenal semua kalangan.
"Jadi, kita dari Pemkab Pelalawan sangat yakin Pemerintah Pusat melalui Kemenpar RI memiliki komitmen tinggi untuk mempromosikan objek wisata gelombang Bono kepada dunia, sehingga kita menyetujui perubahan nama Bekudo Bono ini menjadi Bono Surving. Bahkan, komitmen ini juga dibuktikan Kemenpar RI dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 Milyar untuk menyelenggarakan kegiatan berselancar di atas Ombak Bono Sungai Kampar yang digelar sekali dalam setahun tepatnya pada puncak ombak yang dikenal dengan tujuh hantu (seven ghost) Bono ini," sebutnya.
Sambung Kepala Disparbudpora Pelalawan ini, Bono Sungai Kampar merupakan rahasia alam dan fenomena alam yang unik yang berada di kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Sedangkan gelombang Bono Sungai Kampar ini, memiliki suara menderu yang telah diuji dan diakui kedahsyatannya oleh para peselancar mancanegara. Dimana ombak Bono Sungai Kampar merupakan gelombang yang panjangnya mampu mencapai 60 Km dengan kecepatan rata-rata 40 km perjam dengan ketinggian gelombang mencapai 10 meter.
"Untuk itu, kita berharap pelaksanaan ivent Bono Surving ini nantinya dapat berjalan sukses dan lancar. Dan kita bersama Pemprov Riau serta Kemenpar RI, tentunya akan terus berkomitmen untuk mempromosikan Bono Sungai Kampar ini menjadi Ikon Wisata Alam dunia, sehingga cita-cita kita untuk menjadikan Wisata Bono menjadi Wisata Tujuan Internasional dapat terwujud," kata dia. (RB/MCR)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…