RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum mengambil keputusan terkait andil pengelolaan terhadap dua Blok Minyak di wilayah setempat yang saat ini tengah di lelang, yakni Blok Selat Panjang dan Blok West Kampar.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM terus membuka proses lelang terhadap kedua blok minyak yang kontrak pengelolaanya akan berakhir pada tahun 2021 tersebut, namun hingga kini masih belum ada perusahaan yang memastikan niatan untuk mengeksploitasi sumber energi itu.

Tawaran nilai kontrak yang terlalu besar, diduga menjadi hambatan perusahaan untuk mengambil alih pengelolaan blok-blok tersebut, apalagi potensi produksinya diduga masih jauh di bawah dari Blok Rokan yang saat ini masih dikelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) sampai tahun 2021 mendatang.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman mengatakan, peluang untung atau "buntung" dalam bisnis Minyak dan Gas (Migas) sulit untuk diprediksi, kebutuhan dana operasional yang besar dengan resiko kerugian yang tinggi membuat pihak swasta harus benar-benar matang dalam segala perencanaan sebelum mengambil keputusan.

"Ini bisnis Migas, pengusaha belum tahu pasti seberapa besar potensi Migas yang ada di ladang minyak tersebut, baik di Blok West Kampar dan Selat Panjang. Sementara kesepakatan kontrak pihak swasta yang bersedia mengelola itu, sudah ditentukan berapa besaran hasil yang harus disetorkan ke negara," ungkap Indra saat berbincang dengan RiauBook.com, Kamis (3/1/2019) di Pekanbaru.

Indra juga menuturkan, Pemprov Riau menahan diri bukan berarti tidak berminat untuk mendorong BUMD sektor Migas untuk mengambil peran dalam pengelolaan kedua blok migas tersebut.

Namu, kata dia, pertimbangan kesepakatan hasil yang tinggi dengan kondisi sumber daya manusia, teknologi dan peralatan belum mumpuni dikhawatirkan malah akan menyulitkan perusahaan.

Meskipun, Indra menambhkan, dalam aturannya, setiap kali lelang dibuka tapi gagal, pemerintah akan menurunkan beban hasil, "artinya semakin sering dilelang semakin besar potensi beban hasil yang disetorkan ke pemerintah pusat akan turun, nah, nanti kalau sudah dapat angka yang pas, baru kami akan masuk". (RB/Dwi)