RIAUBOOK.COM - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Peisisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Riau terkendala dengan aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir Rupat, Kabupaten Bengkalis.
"Kendalanya itu ada di penambangan pasir laut, pasir laut yang di Rupat itu kan kita masukkan dalam RZWP3K ini, cuma di Kementerian itu ada peraturan yang melarang eksploitasi pasir di zona 0-2 mil laut dengan kedalaman 10 meter," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Herman kepada RiauBook.com saat ditemui di Pekanbaru, Kamis (6/3/2019).
Dikatakan Herman, RZWP3K sendiri dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk mengatur penataan ruang laut dan meminimalisir potensi konflik antar nelayan, "artinya, kita atur dimana wilayah untuk pelabuhan, pertambangan, wisata, wilayah penangkapan dan wilayah untuk budidaya, jadi mereka (nelayan) tidak boleh melakukan penangkapan di wilayah budidaya".
Meski penambangan pasir laut oleh masyarakat menjadi kendala dalam penyusunan Ranperda tersebut, Herman mengatakan tetap akan memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat selagi masih dalam tahap kewajaran.
"Ini tetap kita perjuangkan ke masyarakat, saya sampaikan ke Kementerian, ini ada usaha masyarakat yang sudah turun-temurun," kata Herman.
"Kalau ini untuk kepentingan masyarakat, untuk makan sehari-hari, saya rasa lain hal, cuma masalahnya ini untuk dijual, untuk kepentingan bisnis," Herman menambahkan.
Hingga saat ini, sebut Herman, proses penyusunan Ranperda RZWP3K itu sudah masuk pada tanggapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Alhamdulillah Tata ruang laut itu sudah sampai kepada tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita masukkan lagi ke dewan, untuk dibahas," ungkapnya.
Perda RZWP3K Provinsi Riau ini, kata Herman, juga telah disosialisasi dan didiskusikan dengan kabupaten/kota setempat.
"Ini sudah kesepakatan seluruh kabupaten, saya usahakan bulanm Juli itu sudah rampung dan sudah bisa ketuk palu sama Dewan," demikian Herman. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…