RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau penuhi tuntutan masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir Kampar, yang meminta untuk dipertemukan dan dicarikan solusi terkait konflik kepemilikan lahan seluas 1500 Ha dengan pihak perusahaan perkebunan sawit PT. Sumber Bumi Alam Lestari (SA).
Pada rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Riau Edi Natar Nasution, Rabu (20/3/2019) siang, PT. SA siap untuk mengganti kerugian apabila masyarakat memiliki bukti administrasi yang sah.
"Saya kira sudah jelas, tadi kita mendengar keterangan berbagai pihak supaya keputusan yang diambil itu secara komperhensif, kemarin tuntutan mereka minta dipertemukan dengan PT, itu sudah kita akomodir," kata Wagub kepada RiauBook.com di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau.
"Dari pihak PT pada prinsipnya mereka akan mengakomodasi selama masyarakat bisa membuktikan kepemilikan secara administrasi, berarti niat baik itu kan sudah ada," tambahnya.
Edi menerangkan, dalam permasalahan ini, perusahaan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas sesuain dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Kita juga minta keterangan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), dia sudah melakukan semua prosedur dan mencek bahwa semua perizinan yang dimiliki pihak PT telah mengikuti semua prosedur dan tidak ada yang dilanggar," tuturnya.
Selain itu, diungkapkan Edi, Kepala Desa setempat juga telah mencabut kuasanya terkait masalah tersebut, "karena dia lihat perjuangan ini sudah tidak lagi murni seperti yang mereka lihat dan sudah mulai mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat".
"Dari ketua adat, pada prinsipnya dia melihat dari berbagai aspek, salah satunya yang dia katakan tadi, mereka ini masyarakat yang berpindah-pindah, jangankan surat, KTP aja mungkin mereka gak punya" ungkap Edi.
Selanjutnya, dikatakan Edi, Pemerintah Kabupaten Kampar akan mengakomodir dan menindak lanjuti hasil rapat yang telah disepakati hari ini.
"Sekda selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Kampar akan mengakomodasi kembali apa yang disepakati pada rapat hari ini," demikian Edi. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…