ist

Selasa, 26 Maret 2019 - 22:56 WIB 29570000

Praktisi Hukum: PTPN V Bisa Dipidanakan karena Paksa Karyawan Mengundurkan Diri, Indikasi Perusahaan Bangkrut?

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Indikasi zalim atau pemaksaan terhadap sejumlah karyawan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) untuk mengundurkan diri bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum karena melanggar Pasal 368 (ayat 1), demikian Praktisi Hukum dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andika Bogor, Raja Adnan.

"Tentu saja, kalau memang dipaksa,

dan menandatangi dengan keterpaksaan, maka itu bisa dilaporkan sebagai tindakan pidana sesuai dengan Pasal 368 (ayat 1) dengan ancaman bidana maksimal sembilan tahun kurungan," kata Raja Adnan di Pekanbaru, Selasa (26/3/2019).

Sebelumnya, Abdul Khalid Pasaribu mantan mandor di Afdeling I, Kebun Inti Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Riau, bersama dua rekannya mengadukan nasib setelah mendapat tekanan atau pemaksaan dari pihak oknum perusahaan untuk mengundurkan diri.

Itu sebagai dampak dari tindakan memanen buah dari kebun sawit perusahaan yang masuk tahap peremajaan (replanting) pada tahun 2016.

Terdapat puluhan karyawan PTPN V yang terlibat dalam panen ilegal itu, termasuk PaPam, KopKar, Asisten dan sejumlah pemanen dan petugas pengawasan perusahaan.

Namun perusahaan hanya memberlakukan sanksi pemberhentian paksa terhadap lima orang karyawan termasuk Abdul dan empat rekannya.

"Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya mengindikasi sejumlah hal. Seperti kondisi perusahaan yang kurang sehat," kata Adnan.

Perusahaan Tak Sehat

Dia katakan, bisa jadi perusahaan tidak sehat secara finansial sehingga mencari-cari kesalahan karyawannya untuk kemudian dipaksa mengundurkan diri agar pesangon yang diterima tidak membebani perusahaan.

Indikasi itu kata dia, muncul karena sejumlah karyawan yang dipaksa mengundurkan diri itu sudah bekerja di perusahaan selama belasan tahun bahkan ada yang sudah lebih 29 tahun.

"Masakan hanya karena tindakan pengambilan buah replanting yang nilainya tak seberapa mereka kemudian harus menerima sanksi sampai pada PHK sepihak," lanjut Adnan.

Sebelumnyan, Abdul mengakui hanya menerima uang senilai Rp800 ribu dari 8 ton buah replanting yang dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Pagar.

Untuk PaPam atau petugas keamanan yang menerima uang lebih besar perusahaan memberikan sanksi PHK, sementara untuk Asisten yang jabatannya lebih tinggi hanya diberikan sanksi turun golongan.

Adnan mengatakan, bahwa PHK sebagai sanksi yang diberikan perusahaan kepada PaPam sesungguhnya lebih bijak, karena yang bersangkutan akan menerima tunjangan yang sesuai.

Sementara upaya paksa pengunduran diri terhadap lima karyawan, lanjut dia, justru lebih menguntungkan perusahaan karena cost yang dikeluarkan perusahaan jadi bisa seenaknya.

Padahal, kata dia, jika dihitung sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, maka seharusnya mereka menerima tunjangan PHK yang tidak sedikit, bahkan ratusan juta rupiah per orang.

"Sementara juga ada indikasi tebang pilih atau nepotisme yang sangan kental, ada belasan karyawan yang harusnya menerima sanksi sama justru hanya diturunkan golongan saja, termasuk asisten," kata Adnan.

Maka untuk membuka persoalan ini agar terang benderang, lanjut Adnan, sebaiknya dugaan pemaksaan penandatanganan surat pengunduran diri oleh perusahaan itu dilalaporkan ke aparat kepolisian.

"Di sana akan jelas semuanya, apa masalah sesungguhnya. Bahkan jika ada bisa ditemukan indikasi perusahaan mengarah pailit. Tidak ada yang tidak mungkin jika KKN merajalela di perusahaan, apalagi ini perusahaan BUMN," demikian Adnan.

(fzr)

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Bupati Inhil Harapkan Pembangunan Desa Berjalan Maksimal

Selasa, 22 Januari 2019 - 14:41 WIB

Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil

Jumat, 18 Januari 2019 - 15:30 WIB

Mewakili Bupati, Sekda Inhil Tutup Turnamen Bola Voli

Selasa, 15 Januari 2019 - 13:21 WIB

Bupati Inhil Hadiri Sosialisasi TUK Pendidik PAUD

Senin, 14 Januari 2019 - 17:41 WIB

Bupati Inhil Sambut Baik Gelaran Festival Kuliner 2019

Senin, 14 Januari 2019 - 09:07 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize