Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Annas Maamun. (net)

Jumat, 29 November 2019 - 10:27 WIB 10890000

MenkumHam: Banyak Koruptor Ajukan Grasi ke Jokowi, Hanya Annas Ma'mun yang Diterima

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Ada banyak terpidana korupsi (koruptor) yang mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), amun presiden Jokowi menolaknya, demikian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkap.

Pernyataan Yasonna itu menanggapi pemberian grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun. Ia menyebut pasti ada alasan kuat dibalik diberikannya grasi itu, Jokowi tak pernah memberikan grasi selama masa kepemimpinannya.

"Itu soal kemanusiaan kan sudah lima tahun ini presiden belum pernah mengeluarkan grasi kalau tidak alasan, coba bayangkan sudah ini tahun keenam bapak presiden. Banyak sekali yang mengajukan, kan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (28/11).

Terkait berapa jumlah koruptor yang mengajukan grasi, Yasonna tidak menyebutkan detailnya. Ia menyebut hampir semua terpidana korupsi yang kini ditahan pernah mengajukan grasi ke Jokowi.

"Oh banyak banget. Pokoknya hampir semua yang ada di dalam mengajukan. Tapi tidak dikasih," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya satu tahun oleh Jokowi.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto mengatakan, pemberian grasi kepada Annas Maamun karena alasan kemanusiaan.

"Pertimbangannya adalah berusia di atas 70 tahun. Saat ini yang bersangkutan usia 78 tahun, dan menderita sakit berkepanjangan," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).

Selain karena usianya yang sudah senja, Annas Maamun juga mengidap berbagai macam penyakit. Menurut Ade, akibat penyakit yang dideritanya itu, Annas Maamun harus menggunakan oksigen setiap saat.

"Mengidap berbagai penyakit sesuai keterangan dokter, PPOK (COPD akut), dispepsia syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia dan sesak napas (membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari)," jelasnya.

Ade mengatakan, alasan-alasan kemanusiaan itulah yang dijadikan pertimbangan pemohon untuk mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi.

Menurut Ade, berdasarkan pasal 6A ayat 1 dan 2, UU Nomor 5 tahun 2010, demi kepentingan kemanusiaan, Menteri Hukum dan HAM berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi tersebut.

"Selanjutnya presiden dapat memberikan grasi setelah memperhatikan pertimbangan hukum tertulis dari Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM," kata Ade.

merdeka

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Nunung dan Suami Menanti Vonis Hakim, Minta Direhab

Rabu, 27 November 2019 - 08:58 WIB

Nginap di Wisma Sambil 'Nyabu', Dua Lelaki Diciduk Polisi

Selasa, 26 November 2019 - 07:42 WIB

Edarkan Narkoba, Warga Siak Ditangkap di Pelalawan

Jumat, 27 September 2019 - 17:31 WIB

Pejabat AS Serukan Penyelidikan Tergadap Google, Ada Apa?

Selasa, 10 September 2019 - 08:06 WIB

Wakapolda Riau Ungkap Sulitnya Berantas Narkoba

Selasa, 03 September 2019 - 00:12 WIB

Edarkan Narkoba, Honorer Pemkab Pelalawan Diciduk Polisi

Senin, 02 September 2019 - 03:40 WIB

Pengacara Syariah Asep Ruhiat Siap Berkorban Bela UAS

Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:56 WIB

Tak Habis-habis, Kali Ini KPK OTT Korupsi Bawang Impor

Kamis, 08 Agustus 2019 - 09:15 WIB

Masuk DPO, Oknum Pemred Media Siber Akhirnya Ditangkap

Senin, 05 Agustus 2019 - 13:54 WIB

Perkosa IRT, Pria Asal Pelalawan Ini Dibui

Rabu, 31 Juli 2019 - 21:01 WIB

Pria Bejat di Pelalawan 'Gagahi' Anak Dibawah Umur

Sabtu, 20 Juli 2019 - 19:40 WIB

Pencurian Satu Unit Ayla di SPBU Ukui Terekam CCTV

Senin, 15 Juli 2019 - 10:08 WIB

Berbonceng Tiga Bawa Sabu, Berakhir Bui

Kamis, 11 Juli 2019 - 19:37 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize