Sidang kasus dugaan penyalahgunaan wewenang para kepala sekolah (kepsek) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Gumarang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, di PN Padang.

Senin, 09 Desember 2019 - 12:31 WIB 14660000

Kasus MIN Agam, Dakwaan JPU Cacat Tanpa Perhitungan Kerugian Negara BPK

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM, PADANG - Dakwaan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang para kepala sekolah (kepsek) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Gumarang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap cacat karena tidak melakukan perhitungan kerugian negara sebagaimana mestinya.

"Dalam dakwaan JPU seperti beropini dalam menyimpulkan nilai kerugian negara padahal itu bukan kerugian negara," kata Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Riau, Asep Ruhiyat, Senin (9/12/2019).

Asep menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang (UU) BPK danKeppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara itu pihak JPU dalam tanggapan esepsi yang diajukan kuasa hukum para terdakwa sebelumnya menyatakan perhitungan kerugian negara tidak mutlak dilakukan oleh BPK.

"Apa yang disampaikan JPU itu sangat keliru," kata Asep menanggapi.

JPU Tak Paham

Sementara itu Direktur Pusat Pengkajian dan Konstitusi (PUSKAPSI) Bayu Dwi Anggono yang turut menyoroti dugaan kasus tersebut berpandangan JPU seperti tidak memahami kasus yang mereka tangani.

"Saya pikir harus jeli, penegak hukum harus memahami dan memisahkan mana yang korupsi dan mana yang pelanggaran administrasi," kata Bayu beberapa waktu lalu.

Sebelumnya sejumlah pihak juga mengungkap kemungkinan diskresi dalam perkara ini, begitupun menurut Direktur Puskapsi Bayu Dwi Anggono.

Diskresi menurut dia adalah ruang ketika kebijakan dilakukan dengan kewenangan namun tidak memenuhi unsur kerugian materil.

"Sekarang memang problemnya itu, membedakan dalam UU tipikor dengan UU administrasi pemerintahan. Ada ketentuan yang saling membingungkan dalam praktek di lapangan, sehingga pendekatannya berbeda," kata dia.

Kata dia, sebuah tindakan pelanggaran administrasi yang tidak berniat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, namun dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, seharunya itu bisa masuk ke ranah kebijakan sehingga diatur ruang diskresinya.

Sementara dalam kasus penyalahgunaan wewenang, lanjut dia, kerugian negara sudah harus bisa dihitung, karena kasus korupsi harus ada kerugian negara.

Seringkali, lanjut Bayu, penegak hukum menggunakan kacamata kuda dalam menangani perkara-perkara, dan ini bukan problem normal lagi.

"Sebenarnya jika tidak ada kerugian negara maka ini masuk ranah administratif. Istilah kebijakan bisa dipidanakan jika memenuhi delik materil,

jika tidak maka masuk ranah pelanggaran administrasi pemerintahan.

Nah, yang membedakan itu adalah ada atau tidaknya kerugian materil itu," kata Bayu.

Sebelumnya pihak Kejari Agam mengumumkan ke publik tentang keberhasilan pengungkapan dugaan kasus penyalahgunaan wewenangan di MIN Agam dengan empat orang tersangka.

Masing-masing adalah seorang kepsek dan dua orang mantan kepsek MIN 6 Gumarang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat serta seorang penjaga sekolah.

Dugaan kasus tersebut berawal dari kepala sekolah terdahulu yang mengambil kebijakan menggaji seorang penjaga sekolah dengan atas nama orang lain.

Kebijakan itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk terimakasih pihak sekolah kepada pihak pemilik tanah yang menghibahkan lahannya untuk didirikannya MIN 6 Gumarang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat.

Pihak Kejari Agam kemudian menganggap tindakan itu adalah sebuah penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp414,9 juta dengan rincian perhitungan akumulasi dari ampra gaji penjaga sekolah selama sekitar delapan tahun. (rb)

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Nunung dan Suami Menanti Vonis Hakim, Minta Direhab

Rabu, 27 November 2019 - 08:58 WIB

Nginap di Wisma Sambil 'Nyabu', Dua Lelaki Diciduk Polisi

Selasa, 26 November 2019 - 07:42 WIB

Edarkan Narkoba, Warga Siak Ditangkap di Pelalawan

Jumat, 27 September 2019 - 17:31 WIB

Pejabat AS Serukan Penyelidikan Tergadap Google, Ada Apa?

Selasa, 10 September 2019 - 08:06 WIB

Wakapolda Riau Ungkap Sulitnya Berantas Narkoba

Selasa, 03 September 2019 - 00:12 WIB

Edarkan Narkoba, Honorer Pemkab Pelalawan Diciduk Polisi

Senin, 02 September 2019 - 03:40 WIB

Pengacara Syariah Asep Ruhiat Siap Berkorban Bela UAS

Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:56 WIB

Tak Habis-habis, Kali Ini KPK OTT Korupsi Bawang Impor

Kamis, 08 Agustus 2019 - 09:15 WIB

Masuk DPO, Oknum Pemred Media Siber Akhirnya Ditangkap

Senin, 05 Agustus 2019 - 13:54 WIB

Perkosa IRT, Pria Asal Pelalawan Ini Dibui

Rabu, 31 Juli 2019 - 21:01 WIB

Pria Bejat di Pelalawan 'Gagahi' Anak Dibawah Umur

Sabtu, 20 Juli 2019 - 19:40 WIB

Pencurian Satu Unit Ayla di SPBU Ukui Terekam CCTV

Senin, 15 Juli 2019 - 10:08 WIB

Berbonceng Tiga Bawa Sabu, Berakhir Bui

Kamis, 11 Juli 2019 - 19:37 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize