Sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dengan terdakwa 3 kepala sekolah dan seorang penjaga sekolah mengungkap dugaan kriminalisasi dalam perkara yang digelar di Pengadilan Tipikor Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (16/12/2019).

Senin, 16 Desember 2019 - 15:39 WIB 17280000

Sidang Kasus MIN Agam Ungkap Dugaan Kriminalisasi Kepsek

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM, PADANG - Sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dengan terdakwa 3 kepala sekolah dan seorang penjaga sekolah mengungkap dugaan kriminalisasi dalam perkara yang digelar di Pengadilan Tipikor Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (16/12/2019).

Suasana hening terlihat saat seorang kuasa hukum terdakwa Ujang (penjaga sekolah) bertanya ke saksi Yosriadi selaku guru sekaligus bendahara MIN Gumarang, Agam;

"Apakah hibah tanah untuk dibangun sekolah Islam di Gumarang sangat membantu masyarakat?"

Yosriadi pun dengan lantang menyatakan; "Sangat membantu sekali".

Menurut saksi, masyarakat di desa tersebut telah sejak lama mendambakan keberadaan sekolah Islam untuk mendidik anak-anak di desa itu.

Saksi bahkan menyatakan mengetahui jika terdapat perjanjian mutlak antara pihak keluarga Ujang selaku pemilik tanah dengan pihak Kementerian Agama Agam.

Perjanjian itu seperti dibacakan jaksa penuntut, poin utamanya adalah pihak keluarga meminta agar Ujang bisa bekerja sebagai ASN di MIN Gumarang setelah tanah dihibahkan.

"Berarti ada dugaan kriminalisasi dalam perkara ini," kata kuasa hukum Ujang dengan nada lantang.

Sementara itu Kuasa Hukum terdakwa Nofiardi, Asep Ruhiyat 'menghujani' saksi dengan berbagai pertanyaan yang kemudian melahirkan kesaksian penting.

"Apakah saudara saksi menyakini bahwa yang menikmati gaji dan tunjangan ASN atas nama Yupendi adalah Ujang dan pihak keluarga?"

Saksi kemudian membenarkan bahwa gaji tersebut hanya dinikmati oleh Ujang dan orang tuanya, termasuk Yupendi selaku keponakan Ujang.

"Apakah saudara saksi mengetahui adakah Nofiardi menikmati gaji untuk saudara Ujang?" lanjut Asep.

"Kalau untuk Nofiardi, saya mengetahui beliau tidak menerimanya," kata Yosriadi.

Sidang lanjutan perkara dengan agenda keterangan saksi-saksi dari JPU itu digelar di Pengadilan Tipikor Padang dengan dipimpin Hakim Ketua Agus Komarudin,SH dan anggota I Muhamad Takbir, SH.MH serta anggota II Zalaika HG, SH,MH.

Kejanggalan

Sebelumnya pada sidang lanjutan dugaan kasus korupsi MIN Gumarang, Agam, Sumatera Barat, dengan terdakwa tiga kepala sekolah (kepsek) dan seorang penjaga sekolah dengan agenda pembacaan esepsi oleh tim pengacara mengungkap sejumlah kejanggalan atas dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Agam.

"Ada banyak kejanggalan dalam dakwaaan yang diajukan JPU dan ini menjadi pertimbangan kuat bagi yang mulia majelis hakim untuk menerima esepsi kami dan tidak melanjutkan pemeriksaan terdakwa lewat sidanh majelis," kata Asep Ruhiat,S.Ag,SH,MH ketika itu.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim mempersilahkan jurnalis untuk melakukan peliputan sebagai bentuk transparansi penegakkan hukum.

"Jurnalis yang ingin melakukan peliputan dipersilahkan, dan bagi yang berpuasa silahkan untuk berbuka terlebihdahulu," kata Agus Komarudin.

Agus Komarudin dikenal sebagai hakim yang memiliki integritas, dengan rekam jejak yang baik dalam setiap pengambilan keputusan perkara.

Asep Ruhiat dalam pembacaan esepsi untuk terdakwa NF pada sidang yang dipadati pengunjung malam itu mengungkap sejumlah kejanggalan dakwaan JPU Kejari Agam.

"Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat sebab tidak mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan.

Bahkan JPU justru menguraikan fakta-fakta perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar, baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua," kata Asep selaku kuasa hukum untuk terdakwa NF.

Bahkan, lanjut Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Riau itu, sangat parahnya dakwaan kesatu dan kedua yang diajukan JPU tidak ada sama sekali menyebutkan atau menerangkan apa itu yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara.

"Kemudian dalam dakwaan tidak ada menerangkan tentang unsur-unsur dari kerugian keuangan negara. Dan juga tidak ada menjelaskan mekanisme atau prosedur tata cara perhitungan kerugian negara yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," kata Asep.

Menurut Asep, dakwaan JPU sangatlah janggal karena kabur dan cacat, dan dalam perhitungan keuangan negara dalam perkara ini merupakan kesimpulan sendiri yang tidak dapat diterima.

Pun lanjut dia, tidak juga sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK yang menyebut bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Asep juga menerangkan bahwa dalam dakwaan JPU tidak ada "locus delicti" yang menjelaskan atau menerangkan secara jelas di mana letak kerugian keuangan negara tersebut.

Selain soal kerugian negara yang kabur, demikian Asep, dalam dakwaan JPU juga memuat unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas.

"Juga tidak ada akibat nyata yang ditimbulkan, kemudian tidak terdapat fakta-fakta spesifik yang menjelaskan peristiwa atau proses terjadinya tindak pidana," kata Asep.

Sementara itu Malden Richardo,SH,MH selaku anggota Tim Kuasa Hukum Asep Ruhiat menggambarkan sejumlah kejanggalan lainnya dalam dakwaan JPU.

"Dalam dakwaan JPU, bahkan jaksa penuntut menjabarkan tentang pelanggaran-pelanggaran administrasi yang menguatkan perkara ini adalah perkara pelanggaran administrasi bukan tindak pidana korupsi," kata Malden.

Bahwa di dalam dakwaan kesatu maupun kedua, demikian Malden, sudah dijelaskan oleh saudara jaksa penuntut umum mengenai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang di siplin pegawai negeri sipil.

Sehingga kata Malden, jelas dalam perkara ini baik terdakwa NF dan Yupendi masih terdaftar sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Yupendi jelas melanggar aturan disiplin pegawai negeri sipil yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 bukan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Bahkan, kata Malden, sudah sangat jelas dalam perkara ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili ataupun memeriksa perkara ini karena kalaupun ada kesalahan merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang merupakan ranah hukum perdata.

"Jika ingin dipaksakan juga, maka perkara ini adalah ranah tindak pidana umum," demikian Malden.

Atas sejumlah kejanggalan dakwaan JPU tersebut, Asep Ruhiat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima keberatan (eksepsi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa NF untuk seluruhnya.

Kemudian, lanjut dia, menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDS–02/ Agam/10/2019 tanggal 18 November 2019 sebagai Dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

"Dan menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut; Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan terdakwa NF dari tahanan, serta membebankan biaya perkara kepada Negara," kata Asep.

(rb)

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Kasus MIN Agam, Hakim Putuskan Masuk ke Pembuktian Perkara

Selasa, 10 Desember 2019 - 20:08 WIB

Sri Mulyenti Bebas, Tuduhan Fidusia Tak Terbukti

Selasa, 10 Desember 2019 - 18:48 WIB

Nunung dan Suami Menanti Vonis Hakim, Minta Direhab

Rabu, 27 November 2019 - 08:58 WIB

Nginap di Wisma Sambil 'Nyabu', Dua Lelaki Diciduk Polisi

Selasa, 26 November 2019 - 07:42 WIB

Edarkan Narkoba, Warga Siak Ditangkap di Pelalawan

Jumat, 27 September 2019 - 17:31 WIB

Pejabat AS Serukan Penyelidikan Tergadap Google, Ada Apa?

Selasa, 10 September 2019 - 08:06 WIB

Wakapolda Riau Ungkap Sulitnya Berantas Narkoba

Selasa, 03 September 2019 - 00:12 WIB

Edarkan Narkoba, Honorer Pemkab Pelalawan Diciduk Polisi

Senin, 02 September 2019 - 03:40 WIB

Pengacara Syariah Asep Ruhiat Siap Berkorban Bela UAS

Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:56 WIB

Tak Habis-habis, Kali Ini KPK OTT Korupsi Bawang Impor

Kamis, 08 Agustus 2019 - 09:15 WIB

Masuk DPO, Oknum Pemred Media Siber Akhirnya Ditangkap

Senin, 05 Agustus 2019 - 13:54 WIB

Perkosa IRT, Pria Asal Pelalawan Ini Dibui

Rabu, 31 Juli 2019 - 21:01 WIB

Pria Bejat di Pelalawan 'Gagahi' Anak Dibawah Umur

Sabtu, 20 Juli 2019 - 19:40 WIB

Pencurian Satu Unit Ayla di SPBU Ukui Terekam CCTV

Senin, 15 Juli 2019 - 10:08 WIB

Berbonceng Tiga Bawa Sabu, Berakhir Bui

Kamis, 11 Juli 2019 - 19:37 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize