RIAUBOOK.COM - Harga minyak dunia anjlok akibat situasi dunia yang tidak stabil sebagai dampak dari perang dagang negara-negara ekonomi besar dan menyebarnya virus corona di ratusan negara.

Anjloknya harga minyak dunia dalam kurun waktu belakangan secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan Provinsi Riau. Pasalnya, sampai saat ini APBD Provinsi Riau masih bergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi mengungkapkan, penurunan harga minyak dunia ini harus membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) kembali "mengencangkan ikat pinggang".

"Pengaruhnya sangat signifikan, dalam bulan ini harga minyak dunia turun dari 70 USD ke 30 USD. Maka dari itu kita harus ketat, tegas dan berhemat," kata Syahrial, Kamis (12/3/2020).

Kata dia, mau tidak mau, Pemprov Riau pun harus melakukan rasionalisasi dalam menyusun APBD Perubahan mendatang.

"Wajib, tak ada tawar menawar," ujarnya. 

Lebih lanjut, Syahrial menerangkan bahwa saat ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga tengah melakukan pencermatan terhadap kegiatan di masing-masing OPD.

Hal itu dilakukan dalam rangka inventarisasi kegiatan yang tidak menjadi prioritas dan memungkinkan untuk dicoret.

"Kita sudah warning Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan review dan pencermatan anggaran pada OPD masing-masing," kata pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau itu.

Hal senada sebelumnya juga ditegaskan oleh Gubernur Riau Syamsuar. Mantan Bupati Siak dua periode ini mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi terhadap adanya potensi pengurangan anggaran dalam pelaksanaan APBD 2020.

"Kami juga mengantisipasi ini kalau memang nanti ada pengurangan anggaran, sehingga nanti (kegiatan) yang tidak prioritas itu kami sudah minta tunda, karena hari ini harga minyak dunia turun, sementara Riau bergantung pada DBH Migas," demikian Syamsuar. (MCR/ger)

sumber MCRiau