RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar kembali bertolak ke Jakarta untuk menemui Pemerintah Pusat terkait upayanya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di "Bumi Lancang Kuning".
Syamsuar, Jumat (26/6/2020) pagi, menemui Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko. Dia datang bersama anggota Komisi V DPR RI dapil Riau Syahrul Aidi Maazat dan Kadis PUPR Pemprov Riau M Taufiq OH serta Kaban Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya.
Dalam paparannya, Gubri menjelaskan bahwa Provinsi Riau dialiri 4 sungai besar, yakni Sungai Siak, Rokan, Kampar dan Indragiri. Ia turut menyampaikan kepeihatinannya tergadap kondisi sungai tersebut lantaran mengalami pendangkalan, serta longsor yang berdampak terhadap rusaknya jalan di wilayah setempat.
"Itu belum termasuk sungai-sungai kecil," ungkapnya.
Karena penanganan 4 sungai besar ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Gubri berharap ada perhatian serius.
Gubri juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III dan V yang menangani 4 sungai.
Hanya khusus dengan BWSS V karena keberadaannya di Sumbar, kadang komunikasi dan koordinasi belum berjalan seperti yang diharapkan.
"Padahal Sungai Indragiri ada di bawah kewenangan BWSS V," sebut Gubri.
Sayamsuar juga menyebut, tingginya abrasi di sepanjang pantai di Riau berpotensi mengakibatkan hilangnya pulau-pulau di wilayah pesisir.
"Ada sepanjang 160 km terjadi abrasi. Ini kalau terus dibiarkan, bahkan satu pulau bisa hilang," ulasnya.
Namun, Gubri bersyukur penanganan abrasi di Riau ini sudah masuk RPJMN. Di sisi lain, dia juga menyebutkan pentingnya pembangunan irigasi di sejumlah tempat di Riau untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi.
"Hari ini Riau masih tergantung kepada provinsi tetangga. Padahal Riau punya potensi yang sangat baik untuk tanaman padi," ucap Gubri seraya mengungkap keberhasilan dirinya membangun sawah dan meningkatkan produksi padi saat menjabat Bupati di Kabupaten Siak.
Sementara itu, Syahrul Aidi dalam kesempatan tersebut juga turut mengungkapkan bnetapa pentingnya sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
"Jangan ada bupati yang langsung saja ke pusat tanpa berkoordinasi dengan Gubernur," tegasnya.
Politisi PKS itu menyatakan tekadnya mengawal pembangunan infrastruktur terutama untuk Provinsi Riau yang menjadi basis konstituennya. Apalagi ia ditugaskan di Komisi V DPR yang antara lain membidangi masalah infrastruktur.
Mendengar pemaparan Gubernur Riau dan Wakil Rakyat asal Riau tersebut, Dirjen SDA Jarot Widyoko pun menyuampaikan. apresiasinya.
"Kami akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami," katanya seraya meminta para direktur yang hadir untuk mencatat berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan Gubri.
Dirjen SDA juga sempat menyampaikan masukan kepada Gubri terkait pentingnya pembuatan sumur-sumur resapan. Menurut dia, sumur-sumur resapan akan berfungsi sebagai tabungan.
Hal tersebut, jika terjadi musim kemarau, sumber-sumber air tidak cepat kering dan jika musim hujan tiba, sungai-sungai tidak cepat meluap. (RB/Dwi)
SMSI Minta Presiden Terbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital Pengganti UU ITE
RIAUBOOK.COM - INI cerita tentang ibu bernama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berusaha menyelamatkan hidup anak-anaknya, 2.000 lebih media…