Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Prana Jaya.

Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:06 WIB 10280000

Pemprov Riau Ingin Selesaikan Kemiskinan dengan Data, Begini Penjelasannya

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan data yang akurat. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya mengatakan, dengan demikian maka kerja akan lebih terarah penanganannya.

Hal tersebut, disampaikan Yan Prana saat mendampingi Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution dalam rapat kerja bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau, Rabu (21/10/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika kita ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan tentunya berkaitan dengan data. 

Dengan akuratnya data tersebut, pihaknya bisa jelas akan mengarahkan tindakan pengentasan kemiskinan kearah prioritas.

Adapun data dari Dinas Sosial terkait data orang miskin ini, kata dia lagi, harus sesuai dengan by name by address juga ditambahkan dengan mata pencahariannya agar program pemerintah lebih terarah dan tepat sasaran.

"Contohnya berkaitan dengan PUPR ingin membangun rumah layak huni tentunya perlu data orang miskin yang secara data terkait rumahnya hal ini agar lebih tepatnya program pemerintah juga terarah dan tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu juga, ia menjelaskan kelengkapan data ini bisa menjadi acuan dalam penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun berikutnya supaya APBD lebih tepat dan fokus pada penanggulangan kemiskinan.

"Untuk itu setiap orang yang telah ditunjuk sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau terkait TKPK lebih memahami tugasnya agar bisa lebih fokus menjalankan tugas kedepannya," ujarnya.

Menurutnya, sehingga nantinya saat pembahasan lebih fokus menjabarkan hal yang harus dilakukan kedepannya terkait program apa yang menjadi sasar dalam program perencanaan APBD atau program CSR atau wakaf atau zakat. Berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor Ktps. 1445/X/2020  keanggotaan TKPK Provinsi terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Data kemiskinan juga perlu di update sehingga bantuan yang bisa diberikan tepat sasaran dan terorentasi untuk itulah perlunya koordinasi dalam hal ini," tutupnya. (RB/MCR)

Share ke BBM

100000000
Dwi Anggera

Berita Terkini

Syamsuar Harap Ponpes Mampu Cetak Santripreneur

Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:45 WIB

31 Oktober, Status Siaga Karhutla di Riau Berakhir

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:38 WIB

Dua Ekor Anak Primata Jalani Perawatan di BBKSDA Riau

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:19 WIB

Irenne Moningka: Puan Lawa Ciptakan Ekonomi Keluarga

Sabtu, 17 Oktober 2020 - 19:07 WIB

Kecelakaan Kembali Terjadi di Tol Permai

Sabtu, 17 Oktober 2020 - 12:24 WIB

Gubri Evaluasi PSBM 4 Kecamatan di Pekanbaru

Selasa, 13 Oktober 2020 - 14:02 WIB

Polisi Awasi Penerapan Prokes di Pelabuhan Penyalai

Jumat, 09 Oktober 2020 - 15:50 WIB

Hari ini Gubri Terima Penghargaan K3

Kamis, 08 Oktober 2020 - 11:32 WIB

Antisipasi Unjuk Rasa Buruh, Polsek Bunut Gelar Razia

Rabu, 07 Oktober 2020 - 13:23 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize