Ilustrasi. (net)

Minggu, 22 November 2020 - 15:03 WIB 28200000

Wacana Larangan Ekspor Kelapa Bulat Resahkan Petani di Daerah

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Adanya permintaan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, beberapa waktu lalu kepada Kementerian Pertanian untuk melarang ekspor kelapa bulat membuat petani di daerah resah.

Pasalnya, dengan pelarangan ekspor kelapa bulat, maka harga kelapa akan sangat murah bila hanya dijual di dalam negeri.

"Harga kelapa saat ini mulai naik karena didorong dengan bagusnya harga ekspor. Jadi harga ekspor lebih tinggi dari pembelian di dalam negeri," kata Habir, sa seorrang petani di Indragiri Hilir, Minggu (22/11/2020).

Dikatakannya, petani cenderung menjual hasil panennya ke luar negeri (ekspor) karena selisih harga pembelian yang cukup jauh.

Bila diiekspor, petani bisa mendapatkan harga dikisaran Rp 3.500, sementara bila dijual di dalam negeri harganya bervariasi antara Rp 2.500-2.800 per buah.

"Petani hanya ingin harga jualnya lebih baik, petani kelapa juga ingin sejahtera, dulu bahkan sempat harga itu hanya dikisaran Rp 1000, kalau dihitung secara ekonomi itu jauh dari cukup, ongkos produksi saja tidak tertutupi, yang menurut Kementerian Pertanian yang saya pernah baca itu sekitar Rp 2.200," katanya.

Untuk itulah dirinya dan sebagian besar petani meminta pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan usulan tersebut.

Menurutnya pemerintah dan DPR RI juga harus mendengar aspirasi dari petani dan asosiasi petani kelapa. Karena alasan pelarangan ekspor disebabkan industri dalam negeri takut akan kekurangan bahan baku.

"Yang saya dengar setelah berbicara dengan kawan-kawan di asosiasi, katanya datanya malah bahan baku itu masih lebih, artinya kelebihan inilah yang tidak terserap industri dalam negeri kami ekspor, tapi sebaiknya memang harus duduk bersama, dibahas secara mendalam, didengar dari dua belah pihak yaitu pihak industri dan petani kelapa," kata pria yang juga anggota Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) ini.

Dirinya menyakini ini akan didengar oleh pemerintah dan DPR, karena pasti tujuan utama adalah untuk kesejahteraan petani pada umumnya, tanpa juga membuat industri dalam negeri mati.

Sebagimana diketahui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Eselon I Kementerian Pertanian untuk membuat regulasi larangan ekspor kelapa bulat guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Dalam rapat dengar pendapat bersama eselon I Kementerian Pertanian, Sudin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri.

"Pak Sekjen, saya minta kalau perlu dibuat Peraturan Menteri untuk dilarang ekspor kelapa karena yang diuntungkan segelintir orang saja. Pemerintah berharap ada hilirisasi industri namun saat ini kekurangan bahan kelapa," kata Sudin dalam RDP yang digelar Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta waktu lalu.

Sudin menjelaskan bahwa komoditas kelapa yang terdiri dari air kelapa, tepung, batok, hingga serabut kelapa memiliki nilai yang sangat tinggi, terutama jika diolah dalam bentuk jadi maupun setengah jadi. (RB/Dwi)

Share ke BBM

100000000
Dwi Anggera

Berita Terkini

Harga Sawit di Riau Turun, Ini Sebabnya

Rabu, 18 November 2020 - 11:46 WIB

Pemprov Riau Tak Puas dengan Penanganan TTM Chevron

Jumat, 13 November 2020 - 13:12 WIB

Sambang Desa, Polisi Ingatkan Prokes ke Warga

Rabu, 11 November 2020 - 13:29 WIB

10 November, Tol Permai Resmi Berbayar

Senin, 09 November 2020 - 20:32 WIB

Pendaftaran Calon Komisaris dan Dirut PT SPR Sudah Dibuka

Senin, 09 November 2020 - 17:03 WIB

Siaga Banjir, Riau Siapkan 1300 Personil

Senin, 09 November 2020 - 12:26 WIB

LAMR dan Pemprov Riau Teken MoU Soal Lingkungan Hidup

Kamis, 05 November 2020 - 11:22 WIB

BRI Permudah Masyarakat Terima Bantuan BPUM

Rabu, 04 November 2020 - 18:32 WIB

Gubri Minta Canal Blocking Ditingkatkan

Rabu, 04 November 2020 - 12:16 WIB

Gubri Kembali Terima Bantuan Masker

Rabu, 04 November 2020 - 11:59 WIB

11 Desa di Riau Menunggu Sambungan Listrik PLN

Rabu, 28 Oktober 2020 - 12:33 WIB

2020, Karhutla Turun 83 Persen Dibanding Tahun Lalu

Selasa, 27 Oktober 2020 - 12:23 WIB

RSUD di Riau jadi UPT, Begini Penjelasannya

Selasa, 27 Oktober 2020 - 12:11 WIB

Pemprov Riau Siagakan Nakes di Check Point

Selasa, 27 Oktober 2020 - 12:00 WIB

Manajemen BUMD Pemprov Riau Bakal Dirombak Total

Sabtu, 24 Oktober 2020 - 13:03 WIB

Syamsuar Harap Ponpes Mampu Cetak Santripreneur

Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:45 WIB

31 Oktober, Status Siaga Karhutla di Riau Berakhir

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:38 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize