Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. (net)

Kamis, 10 Desember 2020 - 12:12 WIB 38800000

Menkeu Heran, Tunjangan PNS Naik Tapi Praktik 'Suap' Masih Terjadi

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanimerasa heran terhadap masih adanya temuan praktik suap yang terjadi pada unsur layanan publik. Padahal, menurutnya pemerintah telah menaikkan tunjangan PNS dengan angka relatif cukup besar.

Dia pun menyoroti survei Transparency International Indonesia (TII) yang menunjukkan 30 persen masyarakat masih membayar untuk mendapatkanpelayanan publik.

Dia beranggapan, ternyata gaji dan tunjangan besar tidak serta merta membuat birokrasi menjadi bersih dari praktik suap.

"Kita tahu persis, pemerintah pusat, daerah, lembaga, semua sudah meningkatkan tunjangan kinerja," ujarnya dalam webinar Hari Anti Korupsi Sedunia, Kamis (10/12/2020).

Memang, survei TII Indonesia masih lebih baik ketimbang India yang sebesar 39 persen dan Kamboja 37 persen. Pun begitu, Ani, demikian sapaan akrabnya, meminta semua pihak untuk tak cepat puas.

Sebab, kata Ani, hasil survei TII tersebut menunjukkan masih ada yang salah dari strategi pemerintah dalam memperbaiki birokrasi.

Karena itu, ia mengatakan ke depannya persepsi publik perlu jadi salah satu indikator untuk menilai kualitas layanan pemerintahan.

Beberapa tahun terakhir sudah digiatkan membangun wilayah birokrasi bersih dan melayani, wilayah birokrasi bebas korupsi. Namun, kalau 30 persen masyarakat kita masih mengaku mereka harus membayar untuk pelayanan itu adalah indikator yang perlu kita lihat lagi," imbuhnya.

Seperti diketahui, Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh TII menempatkan RI pada posisi ketiga dari 17 negara Asia terkait tingkat suap layanan publik.

Tingkat suap di Indonesia tercatat yang tertinggi ketiga di antara 17 negara Asia yang disurvei atau tidak turun signifikan dari hasil GCB 2017.

Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak tiga dari 10 responden mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik.

Ditemukan sejumlah alasan responden melakukan suap, antara lain sebagai tanda terima kasih, memang diminta untuk membayar biaya yang tak resmi dan, ditawari agar membayar suap demi proses yang lebih cepat.

Sumber: CNN Indonesia

Share ke BBM

100000000
Dwi Anggera

Berita Terkini

4 Ribu Lebih Mahasiswa di Riau Dapat Beasiswa

Senin, 07 Desember 2020 - 11:59 WIB

Harga Sawit di Riau Turun, Ini Sebabnya

Rabu, 18 November 2020 - 11:46 WIB

Pemprov Riau Tak Puas dengan Penanganan TTM Chevron

Jumat, 13 November 2020 - 13:12 WIB

Sambang Desa, Polisi Ingatkan Prokes ke Warga

Rabu, 11 November 2020 - 13:29 WIB

10 November, Tol Permai Resmi Berbayar

Senin, 09 November 2020 - 20:32 WIB

Pendaftaran Calon Komisaris dan Dirut PT SPR Sudah Dibuka

Senin, 09 November 2020 - 17:03 WIB

Siaga Banjir, Riau Siapkan 1300 Personil

Senin, 09 November 2020 - 12:26 WIB

LAMR dan Pemprov Riau Teken MoU Soal Lingkungan Hidup

Kamis, 05 November 2020 - 11:22 WIB

BRI Permudah Masyarakat Terima Bantuan BPUM

Rabu, 04 November 2020 - 18:32 WIB

Gubri Minta Canal Blocking Ditingkatkan

Rabu, 04 November 2020 - 12:16 WIB

Gubri Kembali Terima Bantuan Masker

Rabu, 04 November 2020 - 11:59 WIB

11 Desa di Riau Menunggu Sambungan Listrik PLN

Rabu, 28 Oktober 2020 - 12:33 WIB

2020, Karhutla Turun 83 Persen Dibanding Tahun Lalu

Selasa, 27 Oktober 2020 - 12:23 WIB

RSUD di Riau jadi UPT, Begini Penjelasannya

Selasa, 27 Oktober 2020 - 12:11 WIB

Pemprov Riau Siagakan Nakes di Check Point

Selasa, 27 Oktober 2020 - 12:00 WIB

Manajemen BUMD Pemprov Riau Bakal Dirombak Total

Sabtu, 24 Oktober 2020 - 13:03 WIB

Syamsuar Harap Ponpes Mampu Cetak Santripreneur

Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:45 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize