RIAUBOOK.COM - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.

Hal itu dikatakan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo secara virtual di Israna Negara, Selasa (5/1/2021).

"RDTR akan terus kita dorong untuk meningkatkan investasi, saat ini RDTR juga sudah berbasis elektronik dan seluruh RDTR yang baru wajib berdasarkan elektronik dan wajib dipublikasi di dalam Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, semua tata ruang nantinya dapat diakses masyarakat. Selain itu, pihaknya berharap tidak akan ada lagi yang menjadi korban karena perubahandalam sistem tata ruang.

Dalam upaya mendukung proyek strategis nasional (PSN), kata dia, BPN juga telah melaksanakan pembebasan seluas 42.658  hektare bidang tanah.

"Selain itu, Kementerian ATR juga berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat," terangnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penanganan sengketa tanah pada tahun 2020 telah diselesaikan sebanyak 1.228 kasus dan ini akan terus bertambah karena banyaknya konflik akibat berbagai hal dimasa lalu. (RB/MCR)