Riau Book - Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau menargetkan pembahasan APBD 2016 tidak terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan sesuai Kemendagri. Ditargetkan Desember 2015 sudah disahkan disamping menghindari sanksi yang diberikan.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau, M Yafiz saat dikonfirmasi dalamlawatannya ke Gedung DPRD Riau dalamsalah datu kegiatan yang diikutinya.

"KUA-PPAS 2016 saat ini sudah diserahkan. Tinggal lagi pembahasan bersama antaraPemprov dan DPRD Riau," kata Yafiz di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Sementara itu dikatakannya juga, denda atau sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat jika terlambat dalam pengesahan APBD 2016 berupa, Pimpinan dan Kepala Daerah tidak dibayarkan gajinya selama 6 bulan.

"Sekarang tinggal dibahas lagi. Menunggu Anggaran Perubahan 2015 selesai dibahas," katanya.

Sementara itu, Wakil DPRD Riau, Noviwady Jusman juga mengatakan hal yang sama. Berharap pembahasan dan pengesahan APBD 2016 rampung diakhir tahun 2015 ini. Disamping terhindar sanksi, juga semakin panjang waktu dalam pelaksanaan kegiatan. (MC Riau)