RIAUBOOK.COM - Jenderal (Purn) Muhammad Andika Perkasa punya cita-cita mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Tak hanya memiliki akses yang baik terhadap kesehatan dan pendidikan, tiap-tiap warga negara diharapkan memiliki pendapatan yang tinggi.

Saat menjadi Kepala Staf TNI AD dan Panglima TNI, Andika menjadikan kesejahteraan prajurit sebagai prioritas utama. Namun, hal itu bukan berarti harus mengorbankan kepentingan jangka panjang.

"Saya yakin, pemerintah ada pertimbangan, pendidikan dan kesehatan jadi prioritas. Walaupun sebagai KSAD atau Panglima kami merasa anggaran pertahanan secara ideal itu kurang, tapi kami mendukung dan loyal kalau prioritas pada pendidikan dan kesehatan," katanya.

Dia meyakini, Indonesia punya kesempatan menjadi negara maju. Sebab, Indonesia memiliki banyak kelebihan, salah satunya jumlah penduduk yang relatif besar.

Untuk mendorong terwujudnya Indonesia majudan sejahtera, lanjut Andika, masyarakat harus mendukung pemerintah, siapa pun pemimpinya.

Konflik harus dihindari karena negara-negara yang tidak mengalami konflik bisa menumpahkan anggarannya untuk pembangunan, sementara negara-negara yang mengalami konfllik harus bergelut untuk memperbaiki kerusakan.

Soal korupsi dan kesempatan kerja yang menurut hasil survei Litbang Kompasmerupakan dua masalah bangsa paling menonjol saat ini, Andika punya pandangan sendiri.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintah sebenarnya telah memiliki performa yang bagus.

Namun, Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina terjadi. Akibatnya, seluruh dunia terdampak secara ekonomi, termasuk Indonesia. Padahal, berbagai indikator menunjukkan, selama tahun 2015-2019 perekonomian Indonesia membaik. Mulai dari tingkat kemiskinan yang turun dari 11,2 persen menjadi 9,1 persen hingga tingkat pengangguran turun dari 6,2 persen menjadi 5,2 persen.

Pandemi Covid-19 dan perang membuat angka-angka itu kembali memburuk. Angka kemiskinan, salah satunya, naik menjadi 10,2 persen. Begitu pula angka pengangguran naik hingga 7 persen.

"Sekarang angka kemiskinan sudah turun lagi menjadi sekitar 9,5 persen," lanjut Andika.

Walau demikian, kondisi ekonomi global seperti naiknya suku bunga di sejumlah bank sentral untuk merespons inflasi, naiknya harga bahan bakar dan komoditas, membuat pengusaha dihadapkan pada tipisnya margin.

Akibatnya, lapangan kerja menyempit walaupun pemerintah telah berusaha membuat berbagai macam kemudahan, seperti 'tax holiday' dan kemudahan kepabeanan untuk menarik investasi padat karya.

Andika mengatakan, ada ruang efisiensi yang bisa dilakukan pemerintah. Ia merujuk pada data KPK yang dalam 18 tahun berhasil menangani 1.351 kasus korupsi, dengan 66 persen di antaranya merupakan gratifikasi, termasuk gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mencegah kebocoran anggaran semacam itu, efisiensi harus dilakukan.

Merujuk pada WGI, peningkatan efisiensi akan membuat kinerja pemerintah membaik dan hasilnya investor akan tertarik menanamkan modal di Indonesia.

Klik di Bersambung....