RiauBook - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau menyatakan pusat riset dan pengembangan hutan bakau (mangrove) di Bumi Lancang Kuning seluas 143.000 hektare berpotensi menumbuhkan ekonomi dari sektor maritim.

"Kita berharap Riau jadi sentra riset, pembelajaran pengembangan mangrove di Sumatera karena masih ada sekitar 143.000 hektare, dan secara otomotis akan berdampak kepada ekonomi masyarakat setempat di sektor maritim," ujar Pelaksana Tugas Kepala DKP Provinsi Riau Surya Maulana di Pekanbaru, Selasa (10/3/2015).

Dia mengatakan, keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir Provinsi Riau itu masih terjaga kelestariannya, seperti di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sekira 74 persen atau 105.000 hektare lebih lahan mangrove beragam jenis itu, terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir.

DKP Riau menargetkan pada 2015 program pengelolaan mangrove lestari sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), setelah indentifikasi potensinya di daerah tertentu.

"Inisiasi program pengembangan mangrove sudah kita mulai awal tahun ini, dan kami indentifikasi potensi hutan mangrove. Jika tahun ini telah masuk dalam APBN, maka kita melakukan restorasi mangrove di bagian tertentu," katanya.

Selain itu, ia mengemukakan, untuk membangun pengelolaan pusat-pusat pembelajaran mangrove, eko wisata alam mengrove dan sejenisnya diharapkan berjalan secara baik di tahun berikutnya.

"Untuk program itu sudah di mulai tahun ini, seperti di Pulau Cakung dan Pulau Cawan. Mudah-mudahan ini berhasil," ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhir 2014 juga mengembangkan Pusat Studi Mangrove di Desa Pulokerto, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, guna meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi nasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP, Suseno Sukoyono mengatakan, kegiatan gerakan konservasi yang dilakukan saat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu yang berkelanjutan.

"Pengembangan sumber daya manusia di rasa sangat penting karena mengelola sumber daya alam kelautan dan perikanan pada hakekatnya adalah mengelola SDM-nya. Apalagi, guna menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015," katanya menambahkan. (shs)

SUMBER: ANTARA