Riau Book - Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau mengharapkan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk mendata warga yang tidak mampu di dalam lingkungannya masing-masing.

Data ini nantinya akan menjadi rujukan bagi Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil dalam menentukan kepesertaan BPJS Kesehatan, yang iurannya akan ditanggung langsung oleh Pemerintah.

Kepala Diskes Inhil, H. Zainal Arifin SKM, M.Kes mengatakan, tahun 2016 ini merupakan tahun terakhir penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sehingga mulai tahun 2017 mendatang tidak berlaku lagi.

"Untuk itu, bagi warga yang tidak mampu segera didata oleh Ketua RT/RW guna mendapatkan Kartu BPJS yang preminya 100 persen dibayar oleh Pemerintah," kata H. Zainal Arifin SKM, M.Kes saat dikonfirmasi awak media melalui blackberry massangernya, kemarin.

Terkait hal tersebut, lanjut mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini, Surat Edaran Bupati Inhil sudah dijalankan sejak Bulan Maret lalu.

"Surat Edaran sudah kita berikan kepada seluruh Camat, tinggal mereka yang mensosialisasikan kepada warganya melalui Kades atau Lurah," tutupnya.