RiauBook - Pemerintah Kabupaten Kampar telah mencetak ribuan insinyur yang diharapkan mampu menularkan keahlian bidang pertanian, peternakan, dan perikanan kepada masyarakat hingga pelosok desa. Tujuannya, tercapainya Tiga Zero, Kampar yang bebas dari kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh.

"Jadi kalau mau jadi insinyur, tidak perlu sekolah lama-lama, tidak perlu skripsi, cukup di Kampar, belajar secara nyata, praktek dan langsung bekerja," kata Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi saat berkunjung ke kawasan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar beberapa waktu lalu.

Danrem mengatakan, meski insinyur alumni P4S tidak memiliki ijazah layaknya sekolah di perguruan tinggi (formal), namun pengalamannya tidak kalah karena diajarkan secara nyata dengan instruktur berpengalaman.

"Mereka bahkan telah dapat langsung bekerja, diberikan modal usaha hingga berpenghasilan minimal Rp10 juta. Ini program yang harus dicontoh banyak daerah tidak hanya di Riau, namun nasional," katanya.

Pemrintah Kabupaten Kampar sebelumnya menargetkan hingga 2016 sebanyak 120.000 keluarga yang berada di berbagai wilayah kecamatan daerah itu terbebas dari kemiskinan.

"Hal itu bukan asal ngomong dan asal target saja. Semuanya ada rumus dan hitung-hitung logisnya," kata Bupati Kampar Jefry Noer.

Jefry menjelaskan, bahwa di kawasan P4S Karya Nyata ada sebanyak 120 orang yang masuk dalam satu angkatan dan dilatih selama dua pekan untuk berbagai bidang mulai dari pertanian, perikanan hingga peternakan.

"Maka jika dikalkulasikan, dalam sebulan itu ada sebanyak 240 orang yang dilatih di kawasan P4S untuk kemudian menjadi petani, peternak serta pelaku budidaya ikan yang sukses," katanya.

Jefry mengatakan, nantinya sebanyak 240 orang yang rata-rata merupakan kepala keluarga tersebut diminta untuk menularkan keahliannya kepada sepuluh warga yang berada di masing-masing tempat tinggal mereka.

"Itu artinya, akan ada sebanyak 2.400 orang yang akan menjadi petani dan peternak di Kabupaten Kampar selama satu bulan dan terus akan berkembang," katanya.

Bupati mengatakan, pada tiga tahun terakhir, pihaknya juga telah melatih sebanyak 8.000 orang di kawasan P4S dengan instruktur perpengalaman, baik dari sipil maupun TNI.

Tahun ini, lanjut dia, ditargetkan sebanyak 2.000 orang akan dilatih agar menjadi petani dan peternak yang andal dan begitu juga tahun depan ditarget dengan jumlah yang sama.

"Jika ditotalkan, maka nantinya ada sebanyak 12.000 orang yang akan menjadi alumni P4S dan diharapkan akan sukses. Jika masing-masing alumni menularkan keahliannya kepada 10 orang warga lainnya, maka jumlahnya menjadi 120.000 orang. Merekalah yang akan membawa keluarga masing-masing sejahterah, tidak lagi miskin," kata Jefry.

Bupati menargetkan, pada akhir 2016 Kampar akan terbebas dari kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh. Menurut dia, jika masyarakatnya sudah mapan dalam perekonomian, maka akan membangun rumah yang layak dan pasti tidak lagi pengangguran.

Pemda Kampar menerapkan berbagai program pelatihan di kawasan P4S. Selain pertanian, perikanan dan peternakan, Jefry juga memberikan kesempatan bagi kalangan ibu rumah tangga dan gadis putus sekolah untuk mengasa keterampilan menjahit.

Jefry menargetkan, ke depan Kampar tidak hanya swasembada pangan, namun juga mampu memenuhi kebutuhan pangan di Riau dan jika perlu diimpor.

Begitu juga dengan industri pakaian, Jefry menyatakan pihaknya menargetkan Kampar untuk menjadi sentra pakaian sekolah di Riau. Menurut dia, hal itu akan tercapai seiring dengan penguatan program antikemiskinan dan ketahanan pangan yang dijalankan selama tiga tahun terakhir.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa pada 2013 jumlah penduduk di Kampar ada sebanyak 753.376 jiwa. Sekitar 40 persen atau sekitar 120.000 keluarga merupakan kalangan menengah ke bawah.

"Maka jika program di P4S ini sukses, Kampar akan nihil kemiskinan. Inilah wujud terima kasih saya kepada masyarakat yang selama ini mendukung saya," katanya.

Jefry berpesan kepada seluruh kepala daerah yang ada di Riau maupun di provinsi lain untuk tidak asal dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN.

"Harus ada program yang jelas dan benar-benar mampu mengangkat derajat sosial dan ekonomi masyarakat secara merata," katanya. (mc)