RiauBook - Pemerintah Kota Pekanbaru berulang kali mengimbau masyarakat agar tidak memberikan sumbangan di jalan-jalan guna memberantas aksi pengemis dan gelandangan yang beroperasi sebagai peminta-peminta.
    
"Jika masyarakat mau berinfak, salurkan sadaqoh pada tempatnya, rumah ibadah, panti asuhan, Bazis dan organisasi sosial lainnya, jangan di jalanan," kata  Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos dan Pemakaman Kota Pekanbaru Elifarsya, di Pekanbaru, Senin (13/7/2015).
     
Imbauan tersebut disampaikannya, terkait upaya Pemkot Pekanbaru menegakkan Perda No.12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, bahwa masyarakat dilarang memberikan bantuan dan sumbangan pada warga kurang mampu yang berada di tempat umum seperti jalan raya, jembatan penyeberangan, dan lainnya karena dinilai tidak mendidik.

Menurut dia, jika terbukti masyarakat masih memberikan sumbangan di jalan, maka yang bersangkutan bisa dijerat hukum sesuai Perda No.12 tahun 2008, diancam pidana dan kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebesar Rp50 juta.

Penengakan hukum Perda perlu dilakukan, katanya, karena aksi pengemis di jalanan dapat menggangu kenyamanan berlalulintas, serta dapat membahayakan gepeng itu sendiri.
 
"Oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau, pengguna jalan untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, perempatan lampu merah dan jembatan penyebrangan, maupun pada tempat-tempat umum lainnya," katanya.
     
Pada kesempatan itu, Elifarsya berharap jika semua masyarakat bersedia memberikan sumbangan dengan tertib pada tempatnya, maka diyakini secara bertahap Kota Pekanbaru akan "habis" dari aksi gepeng.
 
Kebijakan ini harus ditempuh, guna mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota metroplotan yang madani, tertib dari berbagai aksi gepeng.
 
Berdasarkan data,  Dinsos dan Pemakaman Pekanbaru telah menertibkan sebanyak 235 penyandang penyakit sosial (gepeng) tahun 2013 -tahun 2015, berasal dari Pulau jawa, Sumbar dan Sumatera Utara.
 
Sebanyak 235 gepeng yang ditertibkan itu pada tahun 2013 tercatat sebanyak 122 orang, tahun 2014 sebanyak 65 orang dan periode Januari-Juli 2015 tercatat sebanyak 48 orang. (ant/shs)