Riau Book - Terkuaknya prihal PT Chevron tengah menjalankan proyek pemulihan Tanah Terpapar Minyak (TTM) yang diketahui, kini telah berlangsung bertahun-tahun dengan metode bioremediasi. Hal ini, tersedot dana hingga sebesar Rp12 triliun setiap tahun.

Menyikap ini, anggota DPRD Riau H Illyas HU, mengecam kebijakan tersebut serta menilai pemerintah terkesan ada hal-hal yang bersifat permainan sepihak. Dimana pihak perusahaan dan pemerintah tidak pernah melibatkan publik, hingga ini luput dari pengawasan.

"Tentunya, kami di DPRD Riau ini mengecam hal soal cost recovery itu. Dikarena, ongkos PT Chevron dibebankan kepada cost recovery mengevaluasi TTM di Riau hingga mencapai Rp12 triliun per-tahun," kata Ilyas HU. Lebih lanjut dikata dia, ini sudah tidak benar.

Politisi NasDem inipun menyebut,

terkesan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) PT Chevron itu tidak pernah mengedepan bentuk transparansi didalam pengelolaan cost recovery. Persoalan ini, tidak lepas dari buruk tata kelola sektor migas di Bumi Nusantara.

"Persoalan tidak lepas dari buruk tata kelola sektor migas di Bumi Nusantara 'Indonesia' khususnya Riau. Sistem tak transparan atau tertutup publik ini bisa munculkan banyak indikasi penyalahgunaan cost recovery. Dalam hal ini mesti transparans," ungkap Ilyas.

Dan lebih parahnya lagi, ujar Ilyas jikalau benar tanah tersebut dijual PT Chevron pada anak usaha PT Semen Indonesian (Persero) Tbk.

Ini, tentunya jelas sangat rugikan pemerintah. Apalagi sambung dia,

dikabarkan pula cost recovery ini, telah tertutup cukup lama.

Seperti diketahui, sebelumnya itu anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengungkap, disaat ini PT Chevron tengah menjalankan proyek pemulihan TTM yang telah berlangsung bertahun-tahun yaitu metode bioremediasi. Ini tersedot Rp12 triliun setiap tahun.

Dan lebih ironinya, tanah tersebut dijual oleh PT Chevron pada anak usaha dari PT Semen Indonesian (Persero) Tbk. "Pabrik semen itu dijadikan feed stock, bisa menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Tetapi dia sekaligus bisa menjadi adukan semen," terangnya.

Ini disampaikan Satya W Yudha, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/9/16). Legislator inipun menyebut, kalau PT Chevron juga memasukkan ongkos pengenalan tekhnologi baru untuk menggenjot produksi minyak (surfaktan) pada beban cost recovery itu.

Padahal, saat mereka masuk ke Tanah Air ini seharusnya memiliki tekhnologi akan diterapkannya di Indonesia. Seharusnya, lanjut dia, biaya-biaya tidak ditanggung oleh cost recovery. Namun sayangnya pemerintah dan serta SKK Migas selama ini kurang cerdik. (Rul)