Riau Book - Kalangan pers dari berbagai media massa diminta turut aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang saat ini cukup besar menjadi kewenangan desa.

        "Tidak hanya menghimbau, tapi harus ikut aktif, karena pengawasan yang kami lakukan pun hanya terbatas," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis, Pemprov Riau, Ismail, di Bengkalis, Kamis (3/9/2015).

        Ia mengatakan, semua data yang berkaitan dengan kegiatan desa wajib diketahui publik, kecuali kwitansi dan data lain yang menurut peraturan perundang-undangan bukan informasi publik.

        Menurut Ismail, keikutsertaan media massa maupun organisasi masyarakat lainnya merupakan bentuk kontrol sosial dari masyarakat dan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kemajuan di desa masing- masing.

        Sementara Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya juga harus lebih aktif dalam memublikasi setiap kegiatan desa sehingga dapat meminimalisir setiap tindakan yang akan mengarah ke penyalahgunaan wewenang.

        "Jangan takut terhadap pemberitaan ataupun pengawasan yang mereka lakukan, meski ada oknum yang kadang memanfaatkan," ujarnya.

        Sementara itu, ada tiga program yang saat ini khusus untuk perdesaan yang anggarannya Rp 1 Miliar pertahun.

        Ketiga program tersebut, di antaranya program Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (Inbup PPIP), Program Usaha Ekonomi Pedesaan/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP), dan Program Alokasi Dana Desa (ADD).

        Dan saat ini dana tersebut menjadi kewenangan aparat desa dalam mengelolanya.

        Untuk itu, media massa maupun organisasi masyarakat lainnya diminta ikut aktif dalam pengawasan dana desa tersebut karena anggaran dana tersebut Rentan Penyalahgunaan.(ant)